Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pernyataan kontroversial Dwi Sasetningtyas (DS), seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang menyatakan tidak menginginkan anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa suami DS, Arya Iwantoro, juga merupakan penerima beasiswa LPDP dan hingga kini belum menyelesaikan kewajiban pengabdian sebagaimana disyaratkan dalam program tersebut. Karena itu, pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa kewajiban pengembalian seluruh dana beasiswa yang telah diterima.
“Tadi sudah bicara dengan dia ke Dirut LPDP, tadi sudah bicara dengan suami terkait dan sepertinya dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP. Bunganya dihitung? Jadi termasuk bunganya. Kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan,” kata Purbaya dalam APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Baca Juga: Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Purbaya: Yang Ngeledek Indonesia, Dia Akan Nyesel
Selain pengembalian dana, Purbaya menegaskan akan menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencantuman nama Dwi Sasetningtyas dan Arya Iwantoro ke dalam daftar blacklist, sehingga keduanya tidak dapat berkarier di lingkungan pemerintahan.
“Nanti akan saya blacklist dia. Di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti kalian lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri,” ujarnya.
Purbaya juga mengimbau agar seluruh penerima beasiswa LPDP menjaga sikap dan pernyataan terhadap negara. Ia menekankan bahwa kritik atau ketidaksetujuan tidak seharusnya disampaikan dengan cara merendahkan negara.
“Kalau tidak patriotis tidak apa-apa, tapi jangan menghina negara. Saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius,” ucapnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa dana beasiswa LPDP bersumber dari penerimaan pajak dan pembiayaan negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
“Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pembiayaan LPDP, kalau tidak senang ya tidak apa-apa, tapi jangan menghina negara. Itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan sumber daya manusia kita tumbuh,” tuturnya.
