jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencana impor 105 ribu pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diundur.
Itu lantaran Presiden Prabowo Subianto sedang tak berada di Tanah Air.
BACA JUGA: Impor Mobil Pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih Menuai Kritik
"Saya sudah menyampaikan pesan ke pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).
Ketua Harian Gerindra itu menyatakan Presiden Prabowo nanti akan meminta berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri, sebelum rencana impor dieksekusi.
BACA JUGA: Firman Soebagyo DPR Soroti Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India
Menurut Dasco, Kepala Negara perlu memperhitungkan kesiapan industri di Indonesia menyikapi rencana impor 105 ribu pikap.
"Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," ujar Dasco.
BACA JUGA: Agrinas Impor Ratusan Ribu Unit Pikap dari India, Evita Nursanty Berkomentar Tegas
Sebelumnya, rencana pengadaan kendaraan niaga untuk operasional KDKMP senilai Rp 24,66 triliun menuai sorotan dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan keputusan impor kendaraan pikap dari India di tengah kapasitas produksi industri otomotif nasional yang dinilai memadai.
Kontrak pengadaan yang diamankan oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara tersebut mencakup 105.000 unit kendaraan dari dua pabrikan India.
Perinciannya, 35.000 unit Scorpio PickUp dipasok Mahindra & Mahindra, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang terdiri dari 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Menurut Evita, proyek dengan nilai jumbo itu bukan sekadar pengadaan kendaraan untuk distribusi logistik desa, tetapi juga menyangkut arah kebijakan industri nasional.
“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” tutur Evita.
Dia menilai pemerintah seharusnya memanfaatkan pengadaan sebagai instrumen penguatan manufaktur dalam negeri, terlebih kapasitas produksi kendaraan pikap nasional disebut mampu mencapai sekitar satu juta unit per tahun.
Komisi VII DPR RI, sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, juga mendukung pernyataan pemerintah bahwa industri domestik mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4x2). (ast/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan
