Jakarta, tvOnenews.com - Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto menunjukkan komitmen kuat institusinya dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan oknum personel Brimob di Kota Tual.
Pada Senin (23/2), jenderal bintang dua tersebut mendatangi Rumah Sakit Prof. dr. J. A. Latumeten, Ambon, untuk menjenguk langsung korban selamat, Nasrim Karim Tawakal.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol permohonan maaf yang mendalam dari Korps Bhayangkara. Sebagaimana diketahui, insiden tragis yang melibatkan oknum anggota Brimob tersebut telah mengakibatkan adik dari Nasrim meninggal dunia.
"Saya hadir bukan hanya sebagai pimpinan institusi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Atas nama pribadi dan institusi Polri, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Kami sangat berduka atas kejadian ini," ungkap Kapolda Maluku.
Sanksi Pemecatan Menanti
Irjen Dadang menegaskan bahwa pelaku, yakni Bripda Mesias Siahaya dari Yon C Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku, tidak akan mendapatkan perlindungan istimewa.
Selain proses pidana yang sedang dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan agar berjalan cepat, pelaku juga dibayangi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik.
Kapolda menjamin bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. Beliau memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dengan aturan.
"Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum. Siapa pun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku," tegas Dadang.
Dalam kunjungan tersebut, Irjen Dadang yang didampingi oleh tim medis serta kuasa hukum keluarga korban, memastikan bahwa Nasrim mendapatkan perawatan medis terbaik hingga pulih total.
Dialog intensif dilakukan dengan tim dokter untuk memantau setiap perkembangan kondisi fisik korban.
Tragedi ini menjadi momentum evaluasi besar-besaran di internal Polda Maluku.
Kapolda memerintahkan penguatan pengawasan, pembinaan mental, hingga penegakan disiplin agar personel kepolisian tetap mengedepankan sisi humanis dan menghormati hak asasi manusia saat bertugas di lapangan.
Pemerintah melalui Polda Maluku berjanji akan terus membuka ruang komunikasi yang transparan dengan pihak keluarga korban.
Hal ini dilakukan demi memastikan keadilan benar-benar tegak dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat dipulihkan kembali pasca-insiden berdarah di Tual tersebut. (ant/dpi)
