Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.
“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.
Adapun, saat ini, pengembangan Giant Sea Wall tengah dalam tahap penelitian dan mitigasi lanjutan dalam rangka mendalami teknis kegiatan di lapangan.
Mempertimbangkan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Didit mengatakan, pemerintah membuka ruang bagi keterlibatan investor, baik dalam maupun luar negeri.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya, kita melihat bahwa investasi ada yang dari APBN, ada yang dari APBN dan investor, dan ada yang dari investor murni,” tambahnya.
Terakhir, Didit mengatakan bahwa urgensi pembangunan GSW dinilai sangat tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan.
"Kita bukan bangun untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk 100, 200, 300 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ruginya atau mudaratnya atau urgensinya, kalau itu tidak diselesaikan akan jauh lebih besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang tepi pantai utara atau pantura Jawa akan didukung sebagian oleh APBN maupun APBD.
Dia menambahkan, nantinya pembangunan tanggul laut itu akan dipimpin oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa. Kemenko yang dipimpin AHY pun bertindak sebagai dewan pengarah.
Badan otorita itu, terang AHY, masih dalam tahap penyempurnaan konsep. Fokus badan baru itu adalah untuk pembangunan tanggul guna melindungi daerah-daerah seperti Jakarta, Semarang, maupun Demak akibat banjir rob maupun penurunan muka tanah (land subsidence).
"Nah, tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY.
