Rencana pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 105 ribu kendaraan niaga jenis pick-up secara utuh (completely built up/CBU) dari India menuai kritik dari Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini.
Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidaksinkronan antara kepemimpinan ekonomi dan arah industrialisasi nasional.
Menurut Didik, langkah impor besar-besaran itu berpotensi melemahkan kebijakan industri dalam negeri yang selama ini didorong pemerintah.
Di tengah upaya memperkuat industrialisasi, kebijakan tersebut justru dinilai sebagai jalan pintas yang bisa mengarah pada deindustrialisasi terselubung.
"Kebijakan instan mungkin terlihat praktis dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat melemahkan struktur industri nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Agrinas Pangan Impor 105.000 Unit Truk Pick-up dari India, Menperin: Dampaknya Tidak ke Dalam Negeri
Ia juga menyoroti dampak makroekonomi dari kebijakan tersebut karena impor dalam jumlah besar dinilai dapat menekan neraca perdagangan dan berisiko memperburuk neraca pembayaran.
Padahal, Indonesia saat ini telah mencatatkan ekspor otomotif dalam jumlah signifikan ke berbagai negara, mencapai lebih dari 518 ribu unit. Dengan capaian tersebut, Indonesia tengah berupaya memperkuat posisinya sebagai basis produksi otomotif regional.
"Jika impor ini tetap dilakukan, strategi ekspor otomotif bisa melemah. Indonesia yang sedang membangun diri sebagai basis produksi regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri," kata Didik.
Lebih jauh, Didik menilai kebijakan tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi industri domestik, terlebih industri otomotif nasional selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global.
Masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar bisa menurunkan tingkat utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun melalui investasi besar.
Didik juga menilai kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi strategi industrialisasi pemerintah karena di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok.
Namun di sisi lain, pintu impor massal justru dibuka lebar. Inkonsistensi tersebut dinilai dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik dalam maupun luar negeri, serta merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut dan menjadikan kebijakan industri harus selaras dengan memprioritaskan produksi dalam negeri, termasuk melalui skema pengadaan pemerintah.
Dana publik dan penerimaan pajak, lanjutnya, seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional.
"Pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan memastikan kebijakan industri sejalan dengan agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional,” tutup ekonom senior INDEF tersebut.
