JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik lapangan padel di kawasan Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, memasuki babak baru. Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan akan memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas legalitas dan dampak operasional fasilitas olahraga tersebut.
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan langkah itu diambil untuk merespons penolakan warga yang merasa terganggu dengan keberadaan lapangan padel di tengah permukiman.
"Sudah, itu nanti lagi mau manggil Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, sama PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)," kata Munjirin di SMK 24 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (23/2/2026) mengutip Antara.
Tak hanya itu, Pemkot Jaktim juga membuka kemungkinan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan perizinan.
Baca Juga: Ini Aturan Jatuhnya Sanksi Berat bagi Penerima LPDP, Dana Beasiswa Wajib Dikembalikan Plus Bunga
"(PTUN) Iya, nanti kita lihat, nanti kita lihat dulu dong, kan belum manggil tadi," ucap Munjirin.
Sudah Terima SP hingga Perintah Bongkar
Sebelumnya, warga Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, memprotes pembangunan lapangan padel yang dinilai bermasalah. Fasilitas tersebut diketahui telah menerima surat peringatan (SP) hingga perintah pembongkaran dari pemerintah.
Salah satu warga, Ratna, mengungkapkan pembangunan lapangan dimulai sejak Juni 2024. Awalnya, warga mengira bangunan itu untuk kepentingan pribadi.
Namun, pada November 2024, saat lapangan mulai dibuka, warga dan pengurus lingkungan terkejut karena merasa tak pernah dimintai persetujuan oleh pihak pengelola.
Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- lapangan padel pulomas
- padel pulogadung
- pemkot jaktim
- munjirin
- izin bangunan padel
- ptun jakarta
