Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengenalkan paradigma baru komunitas berencana yang menggantikan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menjelaskan konsep komunitas berencana berkualitas tidak hanya berbicara mengenai jumlah kelahiran atau total fertility rate (TFR), tetapi juga tentang pemanfaatan hasil pembangunan manusia tersebut.
"Dalam keseimbangan demografi, kita harus menghitung secara presisi antara suplai dan permintaan tenaga kerja. Jangan sampai jumlah kelahiran terlalu banyak sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja, atau sebaliknya, kekurangan tenaga kerja yang menghambat pertumbuhan industri dan ekonomi. Inilah yang disebut sebagai community planning atau perencanaan komunitas," katanya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan enam aspek dalam komunitas berencana, yakni ketahanan ekonomi masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, perumahan dan infrastruktur yang ramah keluarga, serta pengembangan pemuda dan peluang kerja.
Selain itu, kesetaraan gender dan sistem dukungan sosial, dan peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi berbasis komunitas.
Baca juga: Harganas, Wihaji ajak keluarga jadi berkualitas sambut Indonesia Emas
Dalam konteks tersebut, peran penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana (PKB) sebagai penting.
"Mereka diharapkan memiliki kapasitas untuk memahami persoalan demografi secara komprehensif. Kita harus menjaga keseimbangan agar tidak seperti China pada tahun 1970-an yang mengalami ledakan penduduk, namun juga tidak seperti Jepang saat ini yang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat penurunan angka kelahiran," ujar dia.
Untuk mengatasi fenomena generasi muda yang semakin enggan menikah, Budi menekankan pentingnya jaminan sosial, ekonomi, dan hari tua yang mendukung keluarga Indonesia untuk berkembang dan tumbuh dengan sehat.
"Pada prinsipnya salah satu faktor utama yang membuat orang ragu memiliki anak adalah kepastian masa depan, baik dalam hal pekerjaan maupun jaminan di hari tua. Oleh karena itu, peran asuransi, baik asuransi sosial yang disediakan pemerintah maupun asuransi swasta harus saling melengkapi dan memperkuat," paparnya.
Dalam konteks jaminan kesehatan, ia mencontohkan, skema yang disediakan oleh BPJS Kesehatan harus berjalan optimal, sementara asuransi swasta dapat melengkapi layanan yang belum tercakup.
"Hal yang sama berlaku untuk jaminan ketenagakerjaan dan pensiun. Ketika skema pemerintah belum mampu menutup seluruh kebutuhan, asuransi swasta berperan melengkapi kekurangan tersebut. Untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran, BKKBN terus bekerja lintas sektor, menyusun desain kebijakan bersama, serta melibatkan pihak swasta untuk memberikan masukan guna menyempurnakan kebijakan tersebut," demikian Budi Setiyono.
Baca juga: Kemendukbangga: Konseling pra nikah bangun keluarga berkualitas
Baca juga: Kemendukbangga bangun SDM berkualitas di seluruh siklus kehidupan
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menjelaskan konsep komunitas berencana berkualitas tidak hanya berbicara mengenai jumlah kelahiran atau total fertility rate (TFR), tetapi juga tentang pemanfaatan hasil pembangunan manusia tersebut.
"Dalam keseimbangan demografi, kita harus menghitung secara presisi antara suplai dan permintaan tenaga kerja. Jangan sampai jumlah kelahiran terlalu banyak sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja, atau sebaliknya, kekurangan tenaga kerja yang menghambat pertumbuhan industri dan ekonomi. Inilah yang disebut sebagai community planning atau perencanaan komunitas," katanya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan enam aspek dalam komunitas berencana, yakni ketahanan ekonomi masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, perumahan dan infrastruktur yang ramah keluarga, serta pengembangan pemuda dan peluang kerja.
Selain itu, kesetaraan gender dan sistem dukungan sosial, dan peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi berbasis komunitas.
Baca juga: Harganas, Wihaji ajak keluarga jadi berkualitas sambut Indonesia Emas
Dalam konteks tersebut, peran penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana (PKB) sebagai penting.
"Mereka diharapkan memiliki kapasitas untuk memahami persoalan demografi secara komprehensif. Kita harus menjaga keseimbangan agar tidak seperti China pada tahun 1970-an yang mengalami ledakan penduduk, namun juga tidak seperti Jepang saat ini yang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat penurunan angka kelahiran," ujar dia.
Untuk mengatasi fenomena generasi muda yang semakin enggan menikah, Budi menekankan pentingnya jaminan sosial, ekonomi, dan hari tua yang mendukung keluarga Indonesia untuk berkembang dan tumbuh dengan sehat.
"Pada prinsipnya salah satu faktor utama yang membuat orang ragu memiliki anak adalah kepastian masa depan, baik dalam hal pekerjaan maupun jaminan di hari tua. Oleh karena itu, peran asuransi, baik asuransi sosial yang disediakan pemerintah maupun asuransi swasta harus saling melengkapi dan memperkuat," paparnya.
Dalam konteks jaminan kesehatan, ia mencontohkan, skema yang disediakan oleh BPJS Kesehatan harus berjalan optimal, sementara asuransi swasta dapat melengkapi layanan yang belum tercakup.
"Hal yang sama berlaku untuk jaminan ketenagakerjaan dan pensiun. Ketika skema pemerintah belum mampu menutup seluruh kebutuhan, asuransi swasta berperan melengkapi kekurangan tersebut. Untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran, BKKBN terus bekerja lintas sektor, menyusun desain kebijakan bersama, serta melibatkan pihak swasta untuk memberikan masukan guna menyempurnakan kebijakan tersebut," demikian Budi Setiyono.
Baca juga: Kemendukbangga: Konseling pra nikah bangun keluarga berkualitas
Baca juga: Kemendukbangga bangun SDM berkualitas di seluruh siklus kehidupan
