Penulis: Fityan
TVRINews-Jenewa
Jakarta berkomitmen jadikan PBB wadah kerja sama inklusif di tengah tensi geopolitik.
Pemerintah Indonesia secara resmi memulai mandatnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026 dalam situasi geopolitik yang kian kompleks.
Berbicara pada sesi High Level Segment ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin 23 Februari 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang akan dijawab dengan langkah konkret.
Dalam pidatonya di hadapan delegasi lintas negara, Menlu Sugiono menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga internasional tersebut agar tetap relevan.
Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan sebuah dedikasi untuk menjembatani perbedaan di tingkat global.
"Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan," ujar Sugiono melalui pernyataan resminya.
Menjaga Netralitas di Tengah Polarisasi
Indonesia memandang bahwa efektivitas multilateralisme saat ini sedang menghadapi tantangan berat akibat ketegangan politik antarkekuatan besar.
Menlu Sugiono memperingatkan agar Dewan HAM PBB tidak terjebak dalam pendekatan yang selektif atau memihak, yang dapat mengikis kredibilitas institusi.
Ia menekankan bahwa prinsip universalitas HAM harus menjadi titik temu bagi seluruh anggota, bukan justru menjadi alat pemecah belah.
"Prinsip universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan tujuan kita bersama, bukan justru memecah pendekatan," tambahnya.
Kepemimpinan Diplomatik 2026
Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi diplomasi Indonesia. Terpilihnya Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM menandai kepercayaan dunia atas peran aktif Jakarta dalam isu-isu kemanusiaan.
Menjelang dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB, Indonesia mengajak negara-negara anggota untuk melakukan refleksi kolektif.
Tujuannya adalah memastikan institusi ini tetap konsisten, responsif, dan adil dalam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Meskipun tahun ini merupakan masa terakhir keanggotaan Indonesia dalam periode berjalan, pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kontribusi jangka panjang.
Indonesia secara resmi mengumumkan niat untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032, sebagai bentuk keberlanjutan dari visi kemanusiaan yang inklusif.
Editor: Redaktur TVRINews
