Baru-baru ini, publik dibuat terhentak oleh sebuah unggahan di media sosial. Seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kedapatan memamerkan paspor negara asing milik buah hatinya.
Unggahan itu bukan sekadar pamer kewarganegaraan baru sang anak, melainkan juga menyinggung statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Aksi ini sontak memantik reaksi luas karena dinilai menyentuh saraf sensitif kebangsaan, integritas, dan makna komitmen kepada negara.
Gerah dengan polemik ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pun angkat bicara. Ia amat menyayangkan kejadian tersebut sekaligus mengingatkan bahwa dana LPDP bersumber dari keringat pajak rakyat dan sebagian lainnya dari utang negara yang dikelola demi satu tujuan: membangun kualitas manusia Indonesia.
Lalu, apakah polemik ini hanya sekadar riuh rendah sesaat di media sosial, atau justru menjadi alarm serius bagi evaluasi kebijakan beasiswa nasional?
Kontroversi Alumni LPDP: Antara Hak Pribadi dan Kewajiban Kontribusi
