Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyampaikan pidatonya di High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swis (23/2).
Dalam kesempatan itu, Sugiono mendorong Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global.
"Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," kata Sugiono.
Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.
"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," sambungnya.
Ia juga menegaskan Indonesia memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Sugiono memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.
Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Menutup pernyataannya, Sugiono pun mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.
Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, di mana para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian. Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
