Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom senior yang juga salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini buka suara terkait impor 105.000 unit pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.
Didik mengatakan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional di tengah upaya pemerintah mendorong penguatan manufaktur dalam negeri.
Rektor Universitas Paramadina itu menilai kebijakan tersebut mencerminkan persoalan kepemimpinan ekonomi yang tidak sinkron dengan agenda industrialisasi. Menurutnya, langkah tersebut berisiko menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung.
“Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi, kebijakan jalan pintas ini justru berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).
Dia menambahkan, kebijakan impor dalam skala besar itu memang terlihat praktis dalam jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan struktur industri nasional dalam jangka panjang. Jika dilakukan secara berkelanjutan, langkah tersebut dinilai dapat mereduksi fondasi manufaktur yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.
Dari sisi makroekonomi, Didik juga menyoroti potensi tekanan terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Impor dalam jumlah masif, kata dia, dapat memperbesar defisit apabila tidak diimbangi dengan kinerja ekspor yang memadai.
Padahal, Indonesia selama ini telah mencatatkan ekspor otomotif dalam jumlah signifikan ke berbagai negara, dengan volume lebih dari 500.000 unit per tahun pada 2025. Menurutnya, kebijakan impor tersebut berpotensi melemahkan strategi Indonesia sebagai basis produksi otomotif regional dan eksportir global.
“Negara yang tengah berupaya memperkuat posisinya sebagai basis produksi regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri,” katanya.
Lebih lanjut, dia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dikorbankan demi solusi cepat. Kondisi itu berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta menggerus daya saing industri yang telah dibangun melalui investasi besar dan penguatan rantai pasok.
Didik juga menyoroti inkonsistensi kebijakan industri. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan hilirisasi. Namun di sisi lain, pembukaan keran impor kendaraan secara massal dinilai bertentangan dengan agenda tersebut.
Dia menegaskan pemerintah seharusnya membatalkan rencana impor tersebut dan mengedepankan kebijakan yang konsisten serta strategis. “Dana publik dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pengadaan pemerintah seharusnya memprioritaskan produksi domestik,” pungkasnya.
