Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkuat penetrasi akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan melalui pengembangan pembiayaan syariah.
Upaya tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Kalimantan Selatan 2026 di Banjarmasin.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas Rosy Wediawaty menyatakan formulasi kebijakan kini bertumpu pada pemanfaatan data.
Ia mengatakan, “Formulasi kebijakan untuk mengungkit potensi ekonomi di Kalimantan Selatan kini bertumpu pada pemanfaatan data seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD),”.
Struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 11,55 persen terhadap PDRB, sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi 10,95 persen.
Terdapat 849 desa berbasis tanaman pangan, 634 desa berbasis perkebunan, 119 desa fokus pada perikanan, dan 30 desa pada sektor hortikultura.
Rosy menyampaikan, “Data ini menjadi basis bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam mengoptimalkan potensi desa yang sangat beragam ini,”.
Infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan meliputi 1.054 pasar, 822 mini market, dan 1.647 restoran atau rumah makan.
Penguatan modal turut didukung 214 Koperasi Unit Desa dan 244 Koperasi Simpan Pinjam.
Bappenas mendorong sinkronisasi antara infrastruktur fisik dan akses pembiayaan syariah guna mendukung transformasi ekonomi digital yang selaras dengan kearifan lokal.
Rosy menyatakan, “Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah untuk memastikan transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan beriringan dengan kearifan lokal,”.
