Greenpeace Indonesia menegaskan sikapnya menolak segala bentuk pengembangan energi nuklir di Tanah Air.
Organisasi lingkungan global ini menilai nuklir bukanlah solusi transisi energi, karena tidak termasuk kategori energi terbarukan dan berbiaya tinggi.
"Kalau nuklir itu sudah kita bilang sudah pasti tolak."
"Karena apa? Karena dia satu, bukan energi terbarukan."
"Kedua, dia mahal," ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Bondan Andriyanu dalam media briefing di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Greenpeace menekankan, narasi pemerintah memasukkan nuklir dalam 'energi baru' tidak mengubah fakta sumber dayanya masih harus diekstraksi dari bumi.
Hal ini dinilai serupa dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
"Kalau nuklir, dia harus gali terus kan."
"Persis kayak batu bara sebenarnya."
"Makanya kita tarik di situ dia bukan energi terbarukan, karena dia harus menggali untuk menghidupi si listriknya," jelasnya.
Selain masalah biaya dan jenis energi, Greenpeace menyoroti lemahnya transparansi dan tata kelola pemerintah dalam menangani unsur radioaktif.
Kasus yang terjadi di Perumahan Batan Indah Kecamatan Setu, Tangerang Selatan beberapa tahun lalu, disebut menjadi preseden buruk bagi rencana pembangunan skala besar.
"Itu aja keteteran dan enggak transparan ke masyarakat."
"Itu satu contoh kecil ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola nuklir di Indonesia," imbuh Bondan.
Alih-alih nuklir, Greenpeace mendesak pemerintah memaksimalkan potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti matahari, angin, dan mikro hidro.
"Nuklir harusnya dikesampingkan dari pilihan energi terbarukan."
Baca Juga: Diam-diam Amerika Serikat (AS) Upayakan Perjanjian Nuklir Dengan Rusia dan China
"Kenapa enggak pakai itu dulu (angin dan surya) yang jelas-jelas sebenarnya sudah terbukti dan Indonesia bisa lakukan," Tanyanya.
Nuklir masuk Rencana Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 dengan porsi pengembanagan sebesar 2x250 megawatt (MW), di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. (*)
