Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Januari hingga Februari 2026. Total, perusahaan tersebut didenda Rp 4.482.000.000.
Denda tersebut nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya, melalui keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (24/2).
Ismail menegaskan operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.
Ismail menjelaskan pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.
“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ismail.
Ismail juga membuka ruang pengaduan masyarakat baik dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja TKA. Setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pengawasan.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, menjelaskan pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi setempat bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.
“Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah,” jelas Rinaldi.
Dua belas perusahaan yang dikenakan denda tersebut berasal dari enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat mencapai Rp 2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatera Utara senilai Rp 972.000.000.
Berikut daftar perusahaan yang dikenakan denda sebagai berikut:
Sulawesi Tengah1. PT DSI : Rp 84.000.000
2. PT ITSS : Rp 180.000.000
3. PT GCNS: Rp 150.000.000
4. PT IMIP : Rp 108.000.000
5. PT RI : Rp 252.000.000
6. PT DSI : Rp 180.000.000
Kalimantan Barat7. PT BAP : Rp 2.172.000.000
Kalimantan Tengah8. PT UAI : Rp 12.000.000
Kepulauan Riau9. PT HKI : Rp 336.000.000
10. PT GH : Rp 18.000.000
Sumatera Utara11. PT BIS : Rp 972.000.000
DKI Jakarta12. PT CAA : Rp 18.000.000
