Matamata.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungan penuh terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara anggotanya yang secara terbuka mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee.
Huckabee dinilai memicu ketegangan dengan mendukung perluasan wilayah penguasaan Israel di kawasan tersebut.
HNW menilai pernyataan Huckabee mengenai penguasaan Israel dari batas Sungai Nil hingga Eufrat merupakan ancaman serius.
Menurutnya, ambisi tersebut bukan sekadar pendudukan atas Palestina, melainkan ekspansi ke negara-negara Timur Tengah lainnya, termasuk sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Irak, hingga seluruh kawasan Suriah, Yordania, dan Lebanon.
"Ini adalah momentum bagi OKI untuk memperkuat solidaritas. Sikap tegas ini juga sejalan dengan posisi Liga Arab, Liga Muslim Dunia, dan GCC (Dewan Kerja Sama Teluk)," ujar HNW di Jakarta, Selasa (24/2).
Pria yang akrab disapa HNW ini menekankan bahwa narasi "Israel Raya" tersebut harus membangkitkan tanggung jawab OKI dalam melindungi kedaulatan negara-negara anggotanya dari praktik ekspansionisme dan penjajahan.
Kontradiksi Misi Perdamaian Trump HNW juga menyoroti bahwa pernyataan Dubes AS tersebut bertolak belakang dengan upaya perdamaian yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump melalui Board of Peace (BoP).
Ia mendesak negara-negara OKI yang tergabung dalam BoP untuk segera meminta klarifikasi langsung kepada Trump.
"Jika tidak ada koreksi atas pernyataan terbuka Dubes tersebut, bisa diartikan bahwa Trump sependapat dengan bawahannya. Hal ini berpotensi menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri untuk mengakhiri perang," tegasnya.
Menurut HNW, agenda "Israel Raya" yang diungkapkan Huckabee sebenarnya sudah lama dikritisi oleh kelompok-kelompok perlawanan di Palestina sebagai ancaman nyata bagi stabilitas kawasan.
- Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
Opsi RI Tarik Diri dari BoP Lebih lanjut, HNW mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan opsi menarik diri dari keanggotaan Board of Peace jika pernyataan Dubes AS tersebut tidak segera dikoreksi.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat dibahas bersama pimpinan ormas Islam dan para diplomat senior.
"Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Hal ini juga tidak sesuai dengan komitmen konsisten Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono yang teguh membela kemerdekaan Palestina," pungkas HNW. (Antara)
