Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih ditinjau ulang. Serikat pekerja menilai kebijakan PT Agrinas Pangan Nusantara tersebut berpotensi memperburuk kondisi industri otomotif nasional yang tengah lesu.
Presiden KSPN, Ristadi, menyebut alasan industri dalam negeri tidak mampu memproduksi kendaraan yang dibutuhkan sebagai pernyataan yang tidak faktual. Ia merujuk pada kapasitas produksi nasional yang disebut mampu mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.
“Alasan industri otomotif dalam negeri tidak mampu memproduksinya itu tidak faktual. Menteri Perindustrian sudah menyampaikan kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Artinya industri kita mampu,” ujar Presiden KSPN, Ristadi dalam siaran resmi yang diterima kumparan, Selasa (24/2).
Ia mempertanyakan komitmen pembangunan ekonomi kerakyatan jika proyek bernilai besar justru dialihkan ke luar negeri. Menurutnya, semangat Kopdes Merah Putih seharusnya mendorong penguatan ekonomi domestik dari hulu hingga hilir.
“Lalu di mana rasa nasionalisme untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mencegah PHK, kalau justru impornya yang dipilih?” lanjutnya.
KSPN juga mengkritisi alasan pemilihan pikap 4x4 yang dinilai sesuai dengan kondisi jalan pedesaan. Ristadi menyebut selama ini distribusi hasil pertanian mayoritas menggunakan pikap 4x2 produksi dalam negeri dan tetap berjalan.
“Apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pick up 4x4? Faktanya mayoritas angkutan hasil pertanian menggunakan 4x2 produksi dalam negeri dan baik-baik saja,” tegasnya.
Ia menilai kebutuhan kendaraan 4x4 seharusnya dipetakan secara spesifik di daerah dengan medan ekstrem, bukan digeneralisasi untuk seluruh wilayah. Menurutnya, pendekatan berbasis data lebih rasional dibanding keputusan menyeluruh tanpa klasifikasi kebutuhan.
Terkait klaim efisiensi anggaran hingga Rp43 triliun, KSPN juga meminta transparansi perhitungan. Ristadi menyebut harga pikap 4x4 impor dari India berada di kisaran Rp290 juta hingga Rp400 jutaan, sementara pikap 4x2 produksi lokal seperti Carry dan Gran Max berada di rentang Rp170 juta hingga Rp190 jutaan.
“Kalau melihat harga tersebut, justru perlu dijelaskan dasar hitungan efisiensi Rp43 triliun itu dari mana. Jangan sampai angka itu tidak punya pembanding yang jelas,” katanya.
Atas dasar itu, KSPN meminta Presiden untuk memerintahkan pembatalan impor kendaraan operasional Kopdes Merah Putih. Serikat pekerja berharap pengadaan dialihkan ke industri otomotif nasional agar manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri benar-benar dinikmati rakyat Indonesia.
