Pemerintah Indonesia akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) senilai USD 15 miliar berupa minyak mentah, BBM, dan LPG sebagai hasil kesepakatan perdagangan dari penetapan tarif impor resiprokal 19 persen.
Berdasarkan dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati kedua negara, pembelian itu mencakup LPG senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah senilai USD 4,5 miliar, dan bensin olahan senilai USD 7 miliar. Terdapat sederet keuntungan dari kesepakatan ini, namun pemerintah dinilai perlu mewaspadai tantangan yang menyertainya.
Pengamat energi dan pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan impor migas pada dasarnya diperlukan Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dari produksi dalam negeri. Kesepakatan itu memang bukan menambah volume impor lantaran akan ada pergeseran alokasi dari negara lain.
PT Pertamina (Persero), sebagai badan usaha penugasan, memastikan untuk mengakomodasi tambahan impor migas dari AS tersebut, perusahaan perlu menggeser kontrak dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Pri Agung menyebutkan, kerja sama dengan AS bisa berdampak positif bagi jika Indonesia dapat memanfaatkannya dengan baik. Pertama, AS memiliki perusahaan energi kelas kakap, yang berpeluang menambah investasinya di Tanah Air.
"AS adalah negara superpower di bidang migas saat ini, produksi migasnya yang terbesar di dunia. Dari sisi pasokan, di satu sisi, itu bisa positif. Perusahaan migas AS juga piawai di dalam eksplorasi produksi," katanya kepada kumparan, Selasa (24/2).
Saat ini, sudah banyak perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia, misalnya ExxonMobil yang mengelola Blok Cepu, salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia. Jika lebih banyak perusahaan yang kembali ke hulu migas Indonesia, misalnya Chevron yang sempat hengkang, maka dampaknya sangat positif bagi penerimaan negara.
"Jika kesepakatan dagang ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita mendapat investasi AS di hulu migas, maka itu juga akan positif bagi cadangan-produksi migas kita ke depan," jelas Pri Agung.
Pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, mengatakan secara umum, kesepakatan impor energi sebesar USD 15 miliar dari AS dapat menguntungkan namun juga menyimpan potensi tantangan bagi Indonesia.
"Deal ini punya potensi besar untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga, tapi pemerintah harus sangat cermat dalam negosiasi dan pelaksanaannya. Tujuannya bukan cuma sekadar menambah pasokan, tapi juga harus sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi," ujarnya.
