jpnn.com, BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah menegaskan pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.
Rehabilitasi dan rekonstruksi harus memastikan masyarakat benar-benar kembali hidup aman, produktif, dan bermartabat.
BACA JUGA: SIG Kirim 36 Ribu Bata Interlock Presisi Untuk Pembangunan Huntap di Sumbar
Karena itu, Polda Aceh mengambil peran aktif mengawal proses pemulihan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan konektivitas ekonomi warga.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat,” kata Irjen Marzuki Ali, Selasa (24/2).
BACA JUGA: Kiprah Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Tangani Bencana hingga Edukasi Kampus Diapresiasi
Sejak fase tanggap darurat, Polda Aceh telah terlibat aktif mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kehadiran tersebut tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai target.
BACA JUGA: Huntap untuk Penyintas Bencana Tapanuli Selatan Mulai Dibangun
Salah satu fokus utama adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar mereka segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Kapolda menyampaikan dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.
"Tujuannya bukan sekadar membangun kembali fisik wilayah terdampak, tetapi memastikan masyarakat benar-benar pulih dan bangkit lebih kuat,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Huntap di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.
Proyek ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan warga terdampak segera menempati hunian permanen.
“Pada tahap pertama sudah dibangun sebanyak 150 unit, dengan tipe 36 model Prycast dan Ruspin. Saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada Mei untuk segera diserahterimakan langsung Bapak Kapolri kepada warga,” terangnya.
Kapolda mengakui tantangan di lapangan tidak ringan, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, distribusi material, hingga koordinasi lintas sektor.
Namun, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, Satgas rehabilitasi, dan kementerian teknis, hambatan tersebut diurai satu per satu agar target penyelesaian tetap terjaga.
“Tantangan terbesar di lapangan meliputi faktor cuaca yang tidak menentu, distribusi material, serta koordinasi antarinstansi. Polda Aceh memastikan hambatan tersebut tidak mengganggu target penyelesaian melalui pengawalan distribusi material, monitoring langsung, dan evaluasi berkala,” ungkapnya.
Selain hunian, pemulihan konektivitas menjadi prioritas strategis.
Infrastruktur jembatan dinilai krusial untuk menghidupkan kembali mobilitas warga serta mempercepat perputaran ekonomi.
“Hingga saat ini, Polri telah membangun 26 unit jembatan, terdiri dari empat jembatan Bailey, 13 jembatan kayu, dan sembilan jembatan gantung. Sebanyak 22 unit telah selesai, tiga unit masih dalam proses pembangunan, dan satu unit dalam tahap perencanaan," paparnya.
Di Kabupaten Aceh Utara, progres pembangunan jembatan Bailey di Desa Lhok Cut telah mencapai sekitar 50 persen, sementara di Desa Riseh Tunong sekitar 35 persen.
Menurutnya, pulihnya konektivitas berdampak langsung pada kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat.
“Sejak konektivitas mulai pulih, terlihat perubahan positif secara psikologis dan ekonomi di tengah masyarakat. Aktivitas pasar kembali hidup, distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lancar, serta biaya transportasi menurun sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil,” urainya.
Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, termasuk verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa.
“Polda Aceh menerapkan sistem pengawasan berlapis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Monitoring dilakukan langsung di lapangan, disertai laporan progres berkala, serta verifikasi data penerima bantuan bersama pemerintah daerah dan perangkat desa agar tepat sasaran,” tegasnya.
Kapolda menambahkan keberhasilan pemulihan tidak lepas dari sinergi lintas instansi.
“Pemulihan pascabencana berjalan melalui sinergi kuat antara Polda Aceh, pemerintah daerah, TNI, Satgas PRR, dan kementerian teknis. Kolaborasi yang solid ini memastikan pembangunan hunian dan jembatan berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Terakhir, Kapolda Aceh menegaskan pemulihan harus menghasilkan kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana.
Dia juga menegaskan Polri berkomitmen memastikan pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami berkomitmen menjadi bagian dari solusi agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih kuat dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelum bencana,” pungkas Kapolda Aceh. (mar1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Taruna Akpol Penyelamat Bocah Hanyut di Aceh Tamiang Diganjar Penghargaan
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
