Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan transparansi komunikasi kepada publik terkait capaian kinerja konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah genap setahun berdiri.
Tepat pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi memperkenalkan kepada publik Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebagai lembaga superholdingpengelola aset negara.
Pembentukan badan tersebut menandai babak baru transformasi BUMN yang lebih berorientasi pada nilai komersial serta dampak pembangunan nasional.
Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, lembaga ini bertransformasi menjadi pilar stabilitas bagi emiten pelat merah. Langkah Danantara sepanjang tahun pertama difokuskan pada pemulihan fundamental sejumlah BUMN yang dinilai memiliki peran krusial bagi konektivitas dan industri strategis.
Namun demikian, Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai bahwa sejauh ini informasi yang dirilis oleh Danantara masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fundamental BUMN di bawah superholding tersebut belum terlihat secara jelas.
Menurutnya, apa yang kerap disampaikan Danantara Indonesia selama setahun terakhir masih sebatas pada level konsep dan rencana aksi korporasi, seperti program streamlining hingga rencana kerja internasional.
Baca Juga
- Satu Tahun Danantara: Magnet Investasi Asing, Indeks BUMN Ungguli IHSG
- Satu Tahun Danantara, Rekam Jejak Transformasi Wajah BUMN
- Bos Danantara: Owner Chelsea dan Lakers Janji Bawa Klubnya ke Indonesia
“Realisasi kinerja secara umum dari BUMN, baik aspek finansial maupun operasional sepanjang 2025, belum bisa dianalisis dengan clear. Kurang transparannya info soal kinerja ini membuat saya agak kesulitan melihat potret utuhnya,” ujar Toto kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).
Lebih lanjut, Toto mengingatkan Danantara untuk mempercepat eksekusi atas berbagai aksi korporasi. Apalagi, Danantara telah menghimpun modal tambahan melalui penerbitan patriot bond serta pinjaman sindikasi bank internasional.
Jika dana tidak diutilisasi secara optimal, hal itu dinilai akan menjadi beban utang yang kurang produktif bagi postur keuangan lembaga tersebut ke depan.
“Dan poin lainnya adalah kebutuhan adanya komunikasi yang lebih transparan kepada publik terkait rencana aksi korporasi dan laporan kinerja PT Danantara Asset Management [DAM] dan PT Danantara Investment Management [DIM].”
TARGET LABA MODERAT
Sementara itu, terkait dengan target laba konsolidasi sebesar Rp350 hingga Rp360 triliun pada 2026, Toto menilai angka tersebut relatif moderat. Pasalnya, laba bersih BUMN tercatat sudah mencapai Rp304 triliun pada 2024.
Dia menyatakan bahwa Danantara kemungkinan menyadari bahwa seluruh mesin BUMN belum bekerja secara optimal. Sebagian besar emiten pelat merah juga dinilai masih dalam proses penyehatan dan restrukturisasi.
“Kontributor utama masih akan bergantung pada saham-saham blue chip seperti Himbara, Pertamina, MIND ID, TLKM, SIG, dan PLN. Sektor lainnya belum akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menambahkan hingga kini belum ada indikasi harapan baru bagi valuasi BUMN. Alih-alih re-rating, sektor perbankan pelat merah yang selama ini menjadi tulang punggung dividen justru menunjukkan tanda-tanda pelambatan kinerja.
Dia mencatat bahwa data sepanjang 2025 menunjukkan laba PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya tumbuh tipis 0,3% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) justru mencatatkan pertumbuhan negatif alias menyusut 6,6%.
"Kondisi Himbara jangan-jangan adalah proses de-rating atau penurunan nilai, bukan re-rating. Ada pesimisme di pasar karena selain laba melemah, muncul isu kewajiban membiayai program yang secara ekonomis lemah,” ucap Herry.
Sentimen negatif tercermin di pasar modal. Sepanjang periode 2 Januari hingga 30 Desember 2025, harga saham BMRI melorot 12,82% year to date (YtD), disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) susut 10,45%.
Di sisi lain, Herry menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir (2000-2025), porsi realisasi investasi asing (PMA) pada tahun lalu lebih rendah dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Porsi PMA hanya tercatat 46,6% dengan pertumbuhan stagnan di level 0,07% YoY.
Kontribusi investasi terhadap PDB pada 2025 yang sebesar 28,77% juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Situasi ini diperparah dengan sanksi dari MSCI di awal 2026 terkait tata kelola pasar modal Indonesia.
“Kehadiran Danantara bisa jadi dilihat oleh investor bukan sebagai peluang perbaikan, melainkan risiko bagi bisnis swasta ke depan. Ada potensi terciptanya inefisiensi baru dengan pembentukan entitas-entitas baru yang tumpang tindih fungsinya dengan BUMN yang sudah ada,” ucap Herry.
Dia pun menyarankan agar Danantara segera menunjukkan langkah konkret yang mengarah pada efisiensi internal untuk mengangkat profitabilitas. Jika beban baru terus dipaksakan tanpa nilai ekonomi yang jelas, kepercayaan investor asing untuk bekerja sama dengan BUMN dikhawatirkan tergerus.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
