Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyindir praktik pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan yang hingga kini dinilainya belum memisahkan transaksi konvensional dan syariah.
“Kementerian Keuangan malah belum. LKPP-nya Kementerian Keuangan itu campur antara transaksi haram dan transaksi halal,” ujar Anggito dalam acara sarasehan ekonomi syariah, Selasa (24/2).
Ia menegaskan langkah pemisahan laporan keuangan baru dapat ia terapkan setelah menjabat sebagai Ketua LPS. Pasalnya, saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan praktik tersebut.
“Ketua sekarang ketua (di LPS), dulu kan saya wakil (waktu di Kemenkeu) jadi enggak bisa. Kalau ketua kan punya otoritas, punya leadership,” katanya.
LPS Mulai Pisahkan Laporan Konvensional dan Syariah
Anggito menjelaskan, mulai tahun ini LPS secara resmi memisahkan laporan keuangan antara transaksi konvensional dan syariah. Kebijakan tersebut disebutnya sebagai yang pertama kali dilakukan.
“LPS sekarang saya mengintroduksi laporan keuangan untuk pemisahan antara transaksi konvensional dan transaksi syariah. Ini yang pertama kali dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, pemisahan dilakukan pada sisi pendapatan maupun belanja sehingga alur dana menjadi lebih transparan. Dengan skema tersebut, sumber pendapatan berbasis bunga dapat terlihat jelas, begitu pula pengeluaran dan investasi yang berbasis non-ribawi.
Ia menyebut, belum banyak lembaga yang menerapkan praktik serupa. Bahkan, bank sentral pun disebutnya baru memisahkan sisi pendapatan. Anggito berharap model di LPS bisa menjadi contoh bagi institusi lain dan dapat diterima dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai informasi, Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025–2030 pada 8 Oktober 2025, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.
