Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan perluasan akses keuangan bagi masyarakat harus dibarengi dengan jaminan keamanan layanan dan literasi agar memberikan dampak nyata pada kesejahteraan nasional.
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, mengatakan bahwa akses keuangan merupakan instrumen strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), namun pemanfaatan harus dipastikan aman dan produktif.
"Perluasan akses keuangan merupakan langkah awal, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Rosy, Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi warga.
“Sinergi lintas sektor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat mendesak untuk mempercepat penetrasi akses tersebut,” ucapnya.
Baca juga: Kepala BRIN: Inovasi daerah jadi kunci peningkatan daya saing nasional
Bappenas mendorong optimalisasi peran OPD mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM, agar intervensi pemerintah tidak hanya berhenti pada pembukaan akses, tetapi juga perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi.
Ia menekankan sinergi multi-pihak melalui TPAKD menjadi kunci agar setiap intervensi dan anggaran publik benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan keuangan masyarakat dalam mendukung pencapaian target RPJPN.
“Integrasi layanan keuangan yang aman sangat krusial bagi kelompok rentan, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, guna menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang resiliensi terhadap risiko ekonomi masa depan,” ujar Rosy Wediawaty.
Baca juga: Indonesia-Switzerland Cooperation Programme 2025-2028 diluncurkan
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty dalam keterangannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, mengatakan bahwa akses keuangan merupakan instrumen strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), namun pemanfaatan harus dipastikan aman dan produktif.
"Perluasan akses keuangan merupakan langkah awal, bukan tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Rosy, Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi warga.
“Sinergi lintas sektor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat mendesak untuk mempercepat penetrasi akses tersebut,” ucapnya.
Baca juga: Kepala BRIN: Inovasi daerah jadi kunci peningkatan daya saing nasional
Bappenas mendorong optimalisasi peran OPD mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM, agar intervensi pemerintah tidak hanya berhenti pada pembukaan akses, tetapi juga perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi.
Ia menekankan sinergi multi-pihak melalui TPAKD menjadi kunci agar setiap intervensi dan anggaran publik benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan keuangan masyarakat dalam mendukung pencapaian target RPJPN.
“Integrasi layanan keuangan yang aman sangat krusial bagi kelompok rentan, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, guna menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang resiliensi terhadap risiko ekonomi masa depan,” ujar Rosy Wediawaty.
Baca juga: Indonesia-Switzerland Cooperation Programme 2025-2028 diluncurkan
