jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melayangkan protes keras terhadap rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India.
Kebijakan ini dinilai berisiko melemahkan daya saing industri otomotif nasional dan mengganggu tren positif pertumbuhan sektor manufaktur di dalam negeri.
BACA JUGA: DPR Minta Impor 105 Ribu Pikap India Ditunda, Great Institute: Kebijakan yang Sehat
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Mufti Mubarok dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyampaikan masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berisiko menekan produsen otomotif lokal yang saat ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dari sisi produksi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.
“Saat ini, industri dalam negeri sedang bertumbuh dan membutuhkan dukungan, bukan tekanan dari produk impor dalam skala besar,” ujar Mufti.
BACA JUGA: Impor 105 Ribu Pikap India Buat Koperasi Ditunda, Dasco: Presiden Masih di Luar
Mufti menegaskan, industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap yang banyak digunakan oleh sektor UMKM, logistik, dan pertanian.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri guna memperkuat ekosistem industri nasional.
BACA JUGA: Hilux dan Triton Resmi Dapat Tantangan dari Truk Pikap India, Kita Tunggu Nasibnya
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan impor skala besar berpotensi menurunkan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, menghambat masuknya investasi baru, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif.
“Industri otomotif nasional memiliki rantai pasok yang panjang, mulai dari manufaktur, komponen, hingga distribusi. Jika pasar domestik dibanjiri produk impor, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem industri,” katanya menjelaskan.
Selain itu, Kadin meminta agar setiap kebijakan impor dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri nasional dalam jangka panjang.
“Kemandirian industri otomotif merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan harus berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” kata Mufti.
Kadin berharap pemerintah membuka dialog dengan pelaku industri dan para pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap sektor otomotif nasional.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
