Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mengoperasikan Lapas Kelas I Sukamiskin sebagai dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) usai Badan Gizi Nasional (BGN) menilai dapur lapas memenuhi standar. Ditjenpas akan menambah 28 lapas untuk menjadi dapur SPPG MBG.
Hal ini disampaikan Menteri Imipas Agus Andrianto saat melakukan sidak di Lapas Terbuka Kelas II Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (24/2/2026). Dia mengatakan kedatangannya sekaligus melihat perkembangan lahan di lapas yang hendak dimaksimalisasi untuk pembinaan narapidana di sektor ketahanan pangan, dengan harapan hasil panen diserap untuk memasok bahan makanan di dapur SPPG lapas.
"Sekaligus juga mengecek program ketahanan pangan, karena saya dengan Pak Dirjen (Dirjenpas Mashudi) serta pejabat di lingkungan Ditjenpas sekarang ini dengan adanya kerja sama antara Ditjenpas dengan BGN, ada beberapa SPPG yang akan kita bangun," jelas Menteri Agus kepada wartawan.
"Satu sudah di Lapas Sukamiskin, akan bertambah di 28 lokasi lagi, dan ke depan ada 119 akan ada tambahan lagi yang dibangun," imbuh dia.
Menteri Agus mengatakan Kemenimipas akan melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap dapur lapas yang dijadikan SPPG MBG. Jika berjalan efektif, ia tak menutup kemungkinan jumlah dapur lapas yang diikutsertakan menjadi fasilitas penyedia MBG akan ditingkatkan.
"Kemungkinan kalau nanti bagus, ya tidak menutup kemungkinan kerja sama akan ditingkatkan," kata Menteri Agus.
Ketahanan Pangan Peluang Tingkatkan Kesejahteraan
Menteri Agus juga mempersilakan pegawai di jajaran kementeriannya melihat ketahanan pangan sebagai peluang untuk kesejahteraan. Ia menyebut ketahanan pangan bernilai ekonomis jika ditekuni dan dapat menjadi sumber penghasilan sampingan atau usaha yang dipersiapkan menjelang para pegawai pensiun.
"Kemudian menyikapi itu, inikan menurut saya peluang yang cukup baik yang bisa diambil oleh teman-teman pemasyarakatan dan imigrasi," ujar Menteri Agus.
Menteri Agus diketahui telah memberikan arahan kepada para kepala lapas agar membangun komunitas pengusaha lokal, yang bergerak di bidang pangan. Tujuannya agar pengusaha lokal mendapat kesempatan memasok bahan makanan untuk para napi, dan harapannya dapat menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dia juga telah menetapkan aturan vendor-vendor penyedia bahan makanan di lapas wajib menyerap hasil kegiatan ketahanan pangan yang digarap napi, minimal 5 persen dari keseluruhan nilai kontrak. Menteri Agus menyebut kebutuhan bahan makanan napi dan bahan makanan untuk MBG adalah pasar bagi pelaku sektor pangan.
"Karena target marketnya kan ada. Pengusaha bahan makanan yang sudah kami minta serap pengusaha lokal ini bisa membangun komunitas bersama kalapas, kanim di daerah. Kemudian menyiapkan kebutuhan bahan makanan di dalam lapas maupun rutan, nanti bisa disuplai kepada SPPG yang dibangun di lapas atau rutan," terang Menteri Agus.
"Kalau lebih (stok pangannya) bisa buat suplai bahan makanan untuk di luar lapas atau rutan. Kan begitu banyak (pasarnya), sekarang saja kan ada 20 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia. Ini adalah potensi pasar sangat besar," tambah Menteri Agus.
Dia mengatakan program pembinaan napi di sektor ketahanan pangan tak semata karena program prioritas pemerintah pusat, tetapi karena potensinya ekonominya nyata dan dapat menyejahterakan banyak pihak. Dengan catatan, tegas Agus, jika dilaksanakan dengan kolaborasi yang baik.
"Kalau bisa dioptimalkan dengan kolaborasi, kita semua ini bukan hanya bisa mewujudkan ketahanan pangan, tetapi juga bisa memberi konstribusi bagi kesejahteraan banyak pihak," ucap Menteri Agus.
"Pegawai rutan atau lapas juga bisa berkontribusi dan sejahtera jika mereka berminat pada bidang ketahanan pangan ini, misalnya mereka bisa pinjam modal untuk berinvestasi di kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Sehingga hasil dari program ini bermanfaat untuk semua," pungkas dia.
(aud/wnv)
