Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengejar potensi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,7 triliun untuk menekan angka kemiskinan yang saat ini berada pada level 3,84 persen.
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas Rosy Wediawaty menyampaikan hal tersebut di Banjarmasin, Selasa.
Ia menegaskan optimalisasi zakat menjadi strategi memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan melalui integrasi dana sosial keagamaan dengan layanan keuangan formal.
“Dominasi penduduk Muslim di Kalsel sebanyak 4,1 juta jiwa atau sekitar 97 persen dari total populasi, ini menjadi modal utama pengembangan ekonomi syariah di Kalsel,” ucapnya.
Potensi zakat sebesar Rp2,7 triliun tersebut berasal dari zakat penghasilan sekitar Rp1,9 triliun.
Selain itu potensi juga berasal dari kontribusi sektor pertanian dan peternakan yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun realisasi penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada 2024 baru mencapai Rp35,65 miliar.
Angka tersebut masih sangat jauh dari total potensi zakat yang tersedia di Kalimantan Selatan.
Realisasi Masih Jauh dari PotensiMenurut Rosy capaian itu menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat.
Dari total 152 personel di 14 lembaga pengelola zakat hanya sembilan amil yang memiliki sertifikasi resmi.
Bappenas juga menyoroti keterbatasan infrastruktur digital akibat masih adanya titik blankspot internet di sejumlah kabupaten.
Kondisi tersebut menghambat perluasan layanan keuangan digital terutama di wilayah terpencil.
Tantangan Ketenagakerjaan dan Literasi KeuanganStruktur ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan didominasi sektor informal sebesar 55 persen.
Mayoritas pekerja juga berpendidikan sekolah dasar sebesar 38,44 persen.
“Struktur ketenagakerjaan yang didominasi sektor informal sebesar 55 persen serta mayoritas pekerja berpendidikan sekolah dasar sebesar 38,44 persen juga berdampak pada rendahnya literasi dan pemanfaatan produk keuangan formal,” kata Rosy.
Bappenas menegaskan penguatan konektivitas digital dan peningkatan profesionalisme amil menjadi kunci optimalisasi potensi dana sosial syariah.
Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.
