AS Mulai Setop Pungut Tarif Impor Pascaputusan Mahkamah Agung

New York: Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan menghentikan pengumpulan bea tambahan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) mulai Selasa, menyusul putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari lalu.

Mengutip Xinhua, Rabu, 25 Februari 2026, pedoman terbaru ini mencakup bea masuk ad valorem tambahan yang diatur oleh tujuh perintah eksekutif yang ditandatangani dari 1 Februari 2025 hingga 6 Agustus 2025.

Mahkamah Agung AS sebelumnya memutuskan tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump berdasarkan IEEPA merupakan tindakan ilegal. Putusan itu secara resmi membatalkan tarif global yang diperkenalkan Trump sejak April 2025.

"Mengingat peristiwa baru-baru ini, bea masuk ad valorem tambahan yang dikenakan berdasarkan IEEPA tidak akan berlaku lagi dan sesegera mungkin tidak akan lagi dipungut," demikian bunyi perintah eksekutif tersebut.
  Baca juga: Trump Ancam Naikkan Tarif Bagi Negara yang Manfaatkan Keputusan Mahkamah Agung AS

(Presiden AS Donald Trump menunjukan daftar negara-negara dengan besar tarif yang dikenakan. Foto: EPA-EFE/KENT NISHIMURA/POOL)
  Trump sudah kumpulkan USD175 miliar
Trump memberi wewenang kepada semua departemen dan lembaga eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan pengumpulan bea masuk tambahan (ad valorem) yang dikenakan berdasarkan IEEPA. Menurut perkiraan Penn-Wharton Budget Model, CBP telah mengumpulkan bea masuk sebanyak USD175 miliar berdasarkan IEEPA.

Sementara itu, pemerintahan Trump dijadwalkan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 15 persen pada barang impor dari semua negara mulai Selasa, menurut proklamasi Gedung Putih dan salah satu unggahan media sosial Trump.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, presiden diizinkan untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari kepada semua negara untuk mengatasi masalah neraca pembayaran yang besar dan serius. Setelah 150 hari, Kongres perlu menyetujui perpanjangannya.