JEMBER (Realita) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mulai mengencangkan strategi pengendalian inflasi menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Langkah ini ditempuh menyusul munculnya tren kenaikan harga sejumlah komoditas pokok yang berpotensi menekan daya beli masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Baca juga: Mudik Aman Berbagi Cinta 2026, Program Mudik dan Balik Gratis Pemkab Jember
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, mengungkapkan bahwa hasil koordinasi lintas sektor menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam, hingga kedelai impor.
Kondisi tersebut dinilai perlu direspons cepat melalui langkah konkret dan terukur agar gejolak harga tidak semakin meluas saat permintaan meningkat di bulan Ramadan.
“Kami telah memetakan langkah konkret untuk meredam gejolak harga menjelang dan selama Ramadan hingga Lebaran. Instruksi dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni memperkuat pemantauan di lapangan dan memastikan tidak ada hambatan distribusi,” ujar Helmi, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, Pemkab Jember akan melakukan intervensi secara terpadu pada tiga tingkatan sekaligus, yakni level produsen, grosir, dan konsumen. Skema ini disiapkan agar pengendalian harga tidak hanya bersifat reaktif di pasar, tetapi juga menyentuh hulu produksi dan rantai distribusi.
Pada level produsen, pemerintah daerah menyiapkan bantuan stimulan bagi petani serta memperkuat skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjamin pasokan tetap stabil.
Pemkab juga menjajaki kolaborasi dengan daerah sentra produksi cabai di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia, sehingga kebutuhan cabai merah di Jember tetap tercukupi saat permintaan melonjak.
“Kami juga menjajaki kolaborasi dengan champion di Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui dukungan Bank Indonesia untuk menjamin pasokan cabai merah tetap aman,” jelasnya.
Baca juga: Diduga Mengantuk, Sopir Ertiga Tabrak Penjual Nasi Goreng hingga Tewas di Jember
Di tingkat grosir, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan akan mengintensifkan inspeksi mendadak ke gudang distributor.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan yang berpotensi memicu kelangkaan dan spekulasi harga. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Sementara di sisi konsumen, Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan diperluas jangkauannya hingga ke kecamatan-kecamatan. Transparansi harga juga diperkuat melalui pemasangan banner Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar rakyat agar masyarakat memiliki acuan resmi saat berbelanja kebutuhan pokok.
Selain fokus pada stabilitas pangan, Pemkab Jember juga mengintegrasikan kebijakan ini dengan dukungan terhadap UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Menteri PU Dorong Flyover Mangli Dieksekusi Tahun Ini, Anggaran Diperkirakan Rp800 Miliar
Fasilitasi sertifikasi halal terus didorong untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, sementara evaluasi pembebasan BPHTB 0 rupiah bagi MBR tengah dilakukan guna mempercepat akses kepemilikan rumah.
“Sesuai arahan Kementerian PKP, kami tengah mengevaluasi pembebasan BPHTB 0 rupiah bagi MBR dan mendorong desa-desa mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni,” tambahnya.
Pemkab juga memperkuat sinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember serta BULOG dalam penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern. Pemantauan harga harian akan terus dilaporkan secara berkala sebagai dasar evaluasi kebijakan.
“Harapan kami, dengan kerja kolaboratif ini, masyarakat Jember dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga pangan yang tidak terkendali,” pungkas Helmi.(R-dy).
Editor : Redaksi
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4561068/original/008748500_1693654783-20230902AA_Persija_Jakarta_Vs_Persib_Bandung-07.jpg)
