JAKARTA, KOMPAS.com - Rentetan kasus yang melibatkan aparat kepolisian pada awal 2026 kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mulai dari dugaan penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota hingga kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil, semua kejadian itu menumpuk dalam waktu yang relatif singkat.
Salah satu peristiwa yang paling menyedot perhatian publik adalah insiden dugaan penganiayaan oleh anggota Korps Brimob Polri terhadap seorang pelajar di Tual, Maluku, yang berujung kematian.
Kasus ini tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama soal kultur kekerasan, salah prosedur penugasan, hingga efektivitas reformasi kepolisian yang selama ini digaungkan.
Baca juga: Tragedi Kematian Pelajar di Tual Seret Brimob ke Pusat Sorotan, Perlukah Ditarik dari Masyarakat?
Berbagai kalangan menilai, rangkaian peristiwa tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri.
Ada persoalan struktural dan kultural yang belum sepenuhnya dibenahi di tubuh Polri, meski agenda reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade pasca-reformasi.
Kultur Kekerasan dan Salah Prosedur PenugasanKetua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, kekerasan yang berujung pada kematian, baik terhadap warga sipil maupun sesama anggota, menunjukkan masih kuatnya pendekatan kekerasan dalam praktik kepolisian, khususnya di satuan tertentu.
“Kekerasan oleh aparat kepolisian kepada anggota masyarakat atau sesama anggota yang mengakibatkan mati itu menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih menggunakan pendekatan kultur kekerasan, khususnya mengenai Brimob,” kata Sugeng kepada Kompas.com, Selasa (24/2/2026).
IPW menilai masih terdapat kekeliruan prosedur di tubuh Korps Bhayangkara dalam menangani persoalan di tengah masyarakat.
Salah satunya terkait penanganan balap liar, yang menurut IPW bukan merupakan tugas Korps Brimob.
Ia menyebut, penertiban balap liar seharusnya dapat ditangani oleh unsur Pengendalian Massa (Dalmas) maupun Samapta Bhayangkara (Sabhara), yakni satuan kepolisian berseragam yang menjalankan fungsi preventif dan pengamanan rutin di lapangan.
“Dalam pandangan saya, itu terjadi kesalahan prosedur di dalam penugasan mengatasi balap liar karena Brimob tugasnya bukan untuk mengatasi balap liar. Itu adalah tugas daripada Satuan Sabara atau setidak-tidaknya Dalmas, kalau sudah menghadapi masa yang besar,” kata Sugeng.
Ia pun menegaskan bahwa Brimob memiliki mandat penugasan yang sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan satuan kepolisian lain yang bertugas dalam pengamanan rutin.
Baca juga: Komnas HAM Segera ke Tual Maluku Usut Kasus Brimob Aniaya Anak
“Bukan Brimob, karena penugasan Brimob adalah penugasan khusus untuk situasi-situasi yang genting di mana ada potensi kondisi chaos yang membahayakan,” kata Sugeng.
Sugeng bilang, persoalan tersebut sesungguhnya telah berulang kali disampaikan IPW kepada berbagai forum reformasi kepolisian, termasuk kepada tim percepatan reformasi yang dibentuk Presiden dan panitia kerja di DPR.
