JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) memunculkan perbedaan sikap di antara partai politik.
Usulan angka 7 persen yang didorong Partai Nasdem menuai penolakan dari sejumlah partai.
Bahkan, partai lain menawarkan angka yang dianggap lebih moderat hingga mengusulkan penghapusan PT.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya konsisten mengusulkan PT 7 persen.
Menurut dia, kenaikan ambang batas diperlukan untuk mendorong sistem kepartaian yang lebih efektif.
“Nasdem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).
Baca juga: Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Dinilai Akan Ditolak Banyak Parpol
Paloh menilai demokrasi saat ini terlalu menekankan kuantitas partai dibandingkan kualitas.
Dia mengingatkan bahwa kebebasan politik harus berorientasi pada efektivitas pemerintahan dan pencapaian tujuan bernegara.
“Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki,” katanya.
7 Persen Terlalu TinggiNamun, usulan tersebut dinilai terlalu tinggi oleh sejumlah partai.
Anggapan itu salah satunya dari Gerindra yang kini menjadi partai penguasa.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan PT tetap diperlukan, tetapi besarannya harus disepakati bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Baca juga: Peneliti BRIN Sebut Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi, Perlu Jalan Tengah
“Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira tergantung kebutuhan. Tapi saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi. Saya kira kalau 7 persen memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu,” ujar Muzani di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Namun, Muzani mengakui bahwa kenaikan angka ambang batas tetap dimungkinkan sepanjang disepakati bersama dan sesuai kebutuhan sistem kepartaian.
“Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen," kata Ketua MPR RI itu.
PT 4 sampai 5 persen disebut opsi moderatSekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai angka 5 persen lebih ideal.
Menurut dia, kenaikan moderat tetap bisa menyederhanakan sistem kepartaian tanpa menghilangkan keterwakilan politik.
Baca juga: PAN Sorot 16 Juta Suara Rakyat Hilang Akibat Ambang Batas Parlemen pada 2024
“Ya naik sedikit dari yang lalu boleh. Sekitar 5 persen dengan kombinasi factional threshold cukup ideal,” ujar Sarmuji, Senin (23/2/2026).
Golkar mengusulkan PT moderat yang dikombinasikan dengan factional threshold agar peluang partai masuk parlemen tetap terbuka, tetapi pengelompokan di DPR dilakukan dalam fraksi yang lebih besar.
