Badan Pusat Statistik (BPS) siap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei sampai Juli. Pada kali ini, sensus juga turut melacak aktivitas ekonomi digital.
Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengatakan selama ini banyak aktivitas ekonomi digital yang belum terdata oleh BPS.
“Sekarang untuk aktivitas online saja, perdagangan secara online ya itu kan banyak tidak terlacak di kita. Ini nanti kita akan mencoba melacaknya, kemudian tadi industri digital, Youtuber, di rumah-rumah banyak aktivitasnya itu yang terhubung dengan aktivitas ekonomi,” kata Zulkifli usai Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).
Zulkipli menuturkan aktivitas ekonomi digital menjadi perbedaan mendasar dalam Sensus Ekonomi tahun ini dibanding pada 2016. Dengan begitu, kondisi perekonomian ke depan dapat disesuaikan berdasarkan data terbaru.
Zulkipli menjelaskan jika aktivitas ekonomi digital sudah didata, barulah aktivitas underground economy atau ekonomi yang tidak dilaporkan untuk pajak bisa dilacak juga.
“Tadi dari sana (pendataan ekonomi digital) baru nanti dapet itu (underground economy), jadi dikumpulkan semua informasinya, dari hasil yang kita kumpulkan itu baru kita nanti bisa melihat seperti apa sebenarnya posisi kita yang sekarang,” ujar Zulkifli.
Petakan Kondisi Struktur Ekonomi Usai PandemiZulkipli mengungkapkan Sensus Ekonomi 2026 juga ditujukan untuk memetakan kondisi struktur ekonomi usai pandemi COVID-19. Ia lalu menyinggung beberapa istilah seperti Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) yang sempat ramai beberapa waktu belakangan bisa dilihat secara struktural melalui sensus kali ini.
Zulkipli mengatakan ada kondisi pusat perbelanjaan yang kosong, tetapi perekonomian di masyarakat tetap berjalan. Hal itu juga bisa dilacak melalui Sensus Ekonomi 2026 yang akan diselenggarakan.
Lebih lanjut, Zulkipli mengungkapkan Sensus Ekonomi 2026 akan menyasar pelaku usaha baik dari skala mikro sampai makro. Namun, ia belum bisa membeberkan berapa jumlah pelaku usaha yang akan disensus. Meski begitu, berdasarkan data jumlah bisnis yang sudah teregistrasi, ada 30 juta pelaku usaha dari skala mikro sampai makro.
Untuk sensus kali ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,3 triliun. Proses sensus kali ini memakai dua cara yakni pendataan oleh petugas secara langsung dan pengisian kuesioner mandiri oleh pelaku usaha melalui asosiasi terkait secara daring. Jika ada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengisian kuesioner, petugas BPS akan mendatangi secara langsung.
“Kami minta tolong para asosiasi nanti akan mengumpulkan yang terhubung dengan di bawahnya ya, kementerian/lembaga juga begitu, nanti pendataannya itu bisa mereka mengisi tinggal link-link yang kami kasihkan ke teman-teman, ada kami kirim email nanti ke mereka juga untuk diisi, jadi tidak harus petugas kami datang ke sana,” kata Zulkipli.
