Jakarta (ANTARA) - Manajemen Fourthwall Padel Cilandak, Jakarta Selatan menunggu kepastian penerapan aturan dari Pemerintah Provinsi DKI bagi usaha yang berada di zona komersial.
"Isu yang beredar sekarang tuh bahwa kami berada di lingkungan warga, sebenarnya nggak juga. Kami lapangan padel ini posisinya memang di zona komersial," kata perwakilan manajemen Fourthwall Padel Cilandak, Fajar Edi Putra kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Fajar mengatakan lokasi lapangan berada di zona komersial, bukan murni di lingkungan perumahan. Meski demikian, ia mengakui terdapat rumah tinggal di sebelah zona tersebut, sehingga pihaknya tetap menghargai keberadaan warga sekitar.
Terkait arahan Gubernur DKI Jakarta mengenai pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB untuk lapangan padel di zona rumah tinggal, Fajar menyebut pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau saya kutip dari Pak Gubernur itu sampai jam 20.00 WIB malam itu adalah untuk lapangan padel yang berada di zona rumah tinggal,” ujarnya.
Ia mengatakan manajemen akan melihat kembali regulasi yang berlaku sebelum kembali membuka operasional.
Baca juga: Padel di Cilandak tutup sementara karena dipasang peredam suara
Terkait perizinan, ia menyebut izin usaha telah dimiliki, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah diajukan sejak Agustus sebelum pembangunan dimulai.
“Untuk lapangan padel itu izin-izin usaha kami sudah memiliki. Cuma kalau izin PBG itu sebenarnya sudah kami ajukan sejak bulan Agustus kemarin,” ucapnya.
Namun hingga kini, PBG tersebut belum terbit dan manajemen mengaku akan mengecek kembali prosesnya ke bagian legal perusahaan.
Lapangan tersebut menghentikan operasional sementara pada Sabtu (21/2) untuk menyelesaikan pemasangan peredam suara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga melarang lapangan padel untuk dibangun di tengah pemukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin, Pramono akhirnya memutuskan jam operasional maksimal pukul 20.00 WIB.
Hal itu dilakukan sebagai solusi agar warga tidak merasa terganggu dengan suara-suara bising dari lapangan padel tersebut.
Baca juga: 185 lapangan padel di DKI tak punya izin PBG
Baca juga: Pramono larang lapangan padel dibangun di tengah permukiman warga
Baca juga: Pram minta lapangan padel di permukiman warga dipasangi peredam suara
"Isu yang beredar sekarang tuh bahwa kami berada di lingkungan warga, sebenarnya nggak juga. Kami lapangan padel ini posisinya memang di zona komersial," kata perwakilan manajemen Fourthwall Padel Cilandak, Fajar Edi Putra kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Fajar mengatakan lokasi lapangan berada di zona komersial, bukan murni di lingkungan perumahan. Meski demikian, ia mengakui terdapat rumah tinggal di sebelah zona tersebut, sehingga pihaknya tetap menghargai keberadaan warga sekitar.
Terkait arahan Gubernur DKI Jakarta mengenai pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB untuk lapangan padel di zona rumah tinggal, Fajar menyebut pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.
“Kalau saya kutip dari Pak Gubernur itu sampai jam 20.00 WIB malam itu adalah untuk lapangan padel yang berada di zona rumah tinggal,” ujarnya.
Ia mengatakan manajemen akan melihat kembali regulasi yang berlaku sebelum kembali membuka operasional.
Baca juga: Padel di Cilandak tutup sementara karena dipasang peredam suara
Terkait perizinan, ia menyebut izin usaha telah dimiliki, sementara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah diajukan sejak Agustus sebelum pembangunan dimulai.
“Untuk lapangan padel itu izin-izin usaha kami sudah memiliki. Cuma kalau izin PBG itu sebenarnya sudah kami ajukan sejak bulan Agustus kemarin,” ucapnya.
Namun hingga kini, PBG tersebut belum terbit dan manajemen mengaku akan mengecek kembali prosesnya ke bagian legal perusahaan.
Lapangan tersebut menghentikan operasional sementara pada Sabtu (21/2) untuk menyelesaikan pemasangan peredam suara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 185 dari 397 lapangan padel di ibu kota tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga melarang lapangan padel untuk dibangun di tengah pemukiman warga. Untuk lapangan padel yang berada di perumahan warga namun sudah memiliki izin, Pramono akhirnya memutuskan jam operasional maksimal pukul 20.00 WIB.
Hal itu dilakukan sebagai solusi agar warga tidak merasa terganggu dengan suara-suara bising dari lapangan padel tersebut.
Baca juga: 185 lapangan padel di DKI tak punya izin PBG
Baca juga: Pramono larang lapangan padel dibangun di tengah permukiman warga
Baca juga: Pram minta lapangan padel di permukiman warga dipasangi peredam suara
