Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Gedung BJ Habibie BRIN, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/2). Indeks tersebut berguna untuk mengukur kemampuan daya saing tiap daerah.
Pengukuran IDSD 2025 mengacu pada metode pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). BRIN mengidentifikasi empat komponen utama pembentuk daya saing, yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.
Keempat komponen tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 pilar yang masing-masing memiliki dimensi dan indikator terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa daya saing tidak dilihat secara parsial, melainkan sebagai sistem yang saling terkait.
Di level nasional, skor rata-rata IDSD yang dihitung dari seluruh provinsi berada pada angka 3,50 dari skala 5. Adapun provinsi dengan daya saing paling tinggi adalah DKI Jakarta dengan skor 4,16. Diikuti Bali dengan skor 4,03, kemudian Yogyakarta dengan skor 4.
Bila dilihat dari peta di atas, provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia masih banyak yang mendapatkan skor di bawah rata-rata. Mulai dari Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat memperoleh skor di bawah 3,0. Dengan detail sebagai berikut:
Tren Tahunan Skor IDSDIDSD terus diperbarui setiap tahun sebagai alat ukur untuk melihat seberapa produktif dan inovatif suatu wilayah. Sejak pertama kali dirilis pada 2022, indeks ini menjadi semacam “rapor tahunan” bagi provinsi di Indonesia.
Jika melihat trennya, ada kabar cukup positif. Rata-rata skor nasional IDSD menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022, rata-rata nasional berada di angka 3,26. Tiga tahun kemudian, pada 2025, angkanya naik menjadi 3,50.
Mengenal 12 Pilar IDSDBRIN menggunakan 12 pilar sebagai skala ukur. Yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kapabilitas inovasi.
Dalam pilar institusi terdapat sejumlah indikator untuk menguji kekuatan sebuah daerah untuk memfasilitasi ekonomi di daerahnya. Di antaranya adalah tingkat pembunuhan, transparansi anggaran, hingga kebebasan pers.
Lalu pilar infrastruktur akan menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah.
Kemudian pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur tingkat pemanfaatan dan penerapan TIK di suatu daerah.
Selanjutnya pilar stabilitas ekonomi makro mengukur kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan perekonomian serta menghadapi berbagai guncangan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global.
Adapun pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup seseorang dalam kondisi kesehatan optimal.
Sementara itu, pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan di suatu wilayah.
Selanjutnya pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.
Kemudian pilar tenaga kerja mencerminkan efisiensi, keadilan, dan inklusivitas bagi seluruh pekerja.
Lalu ada pilar sistem keuangan yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan sumber-sumber pembiayaan, memfasilitasi kelancaran arus transaksi melalui mekanisme pembayaran yang efisien.
Sementara itu, pilar ukuran pasar berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan efisiensi skala produksi.
Adapun pilar dinamika bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah.
Terakhir adalah pilar kapabilitas inovasi. Pilar ini menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah.
