Helmy Yahya Ingin BP Rebana Jadi BUMD, Ini Alasannya

Bisnis.com, BANDUNG—Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengusulkan agar institusi yang ia pimpin menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa mengakselerasi dan memperkuat peran dalam menggaet investasi di kawasan Rebana.

Permintaan ini disampaikan Helmy di Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026) saat menyampaikan perannya mendongkrak perekonomian di wilayah yang mencakup Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Helmy mula-mula menuturkan pengalamannya bersama BP Rebana mengunjungi China selama hampir satu minggu. Melawat ke Shanghai, Hangzhou, hingga Nanjing dengan mengunjungi tiga kampus terbaik di China, tiga kawasan industri.

“Kami sudah bertemu juga dengan hampir 30 pengusaha China dari berbagai bidang yang menyatakan minat untuk bekerja sama dengan kami, khususnya di Rebana,” tuturnya.

Menurutnya Rebana yang memiliki kawasan seluas 43.000 hektare, dilengkapi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban memikat pengusaha China mengingat salah satu produsen otomotif BYD sudah hadir di sana. Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti di Jakarta untuk mewujud menjadi kerja sama bilateral.

“Saya sudah lobi tiap hari, yang datang Rusia, UAE, Jepang, Jerman, Belanda mau kasih kapal keruk tuh buat Cirebon. Luar biasa Pak, cuma bantu saya,” ujarnya.

Mantan Direktur Utama TVRI ini menuturkan ada dua hal yang membuat minat investor masuk ke Jawa Barat tertahan, yakni pertama soal kesiapan birokrasi. Hal ini merujuk pada kawasan industri di Batang, Jawa Tengah asal China yang sudah dua tahun ijin industrinya belum keluar.

“Ini PR kita, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan aturan antara pusat, provinsi sama daerah tidak jalan. Tiba-tiba BYD sudah bikin pabrik sebagian sawah katanya, kumaha aturannya? Perlu ada kesamaan. Mereka mengeluh dua tahun, kita sebagai ASN, sebagai birokrasi andil besar. Kita dianggap lamban, tidak menguasai persoalan, tidak business minded, terlalu sibuk. Mohon maaf, ada cost-cost yang tidak bisa mereka bukukan. Itu catatan kita,” paparnya.

Menurutnya urusan integritas harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa menunjukan wajah yang ramah pada investasi. Urusan kedua adalah investor yang sudah ditemui pihaknya cenderung ingin bekerja sama dengan skema B to B bukan B to G.  Hal tersebut yang mendasari keinginan BP Rebana menjadi BUMD. 

“Ini PR kita sama-sama, saya kepengen banget tuh, ya sudahlah Rebana dibadanusahakan saja. Nggak tumpang tindih juga, kami juga minta kewenangannya ditambah,” katanya.

Helmy mengaku kinerja Rebana saat ini hanya ditopang oleh bantuan 19 tenaga staff, namun karena kecintaannya pada Jawa Barat maka pihaknya tetap berkomitmen. “Saya berjuang dengan 19 karyawan saya di Rebana, saya semangatin mereka, tolonglah,” katanya.

Dasar Hukum Utama pembentukan BP Rebana sendiri lahir Perpres No. 87 Tahun 2021 yang ditetapkan 9 September 2021, badan ini kemudian dibentuk untuk mengoordinasikan rencana aksi 2020-2030, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023. 

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.