Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan 80 perizinan lingkungan di sektor ekstraksi batu bara dan nikel. Ini jadi bagian evaluasi kegiatan pertambangan.
“Jadi, kita memiliki 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel yang saat ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini baru selesai 250 unit. Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80,” kata Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) setelah Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Faisol mengatakan, pembekuan izin bakal terus bertambah, lantaran proses evaluasi masih terus berjalan.
Aspek yang dievaluasi adakah kontribusi ketika terjadi banjir di suatu daerah. Fokus evaluasi ada di 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel yang cukup besar.
“Jadi, hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara, temuan lapangan. Setelah itu digeser ke pendekatan hukum,” katanya seperti dilansir Antara.
Langkah hukum yang diambil berupa sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan sampai gugatan perdata. Tercatat Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) tengah mengawal 30 kasus, termasuk yang dilakukan lewat pengadilan.
Gugatan dijalankan KLH/BPLH sebagai peringatan kepada perusahaan lain dan memastikan ketaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Mungkin penerimaan negaranya akan sangat besar, karena mungkin hampir Rp5-6 triliun ini kita akan peroleh dari ketidaktaatannya. Ini bukan berarti kita memanfaatkan ini sebagai satu-satunya, tidak. Ini deterant efeknya kita harapkan akan menggema, sehingga yang lain akan berhati-hati,” ujarnya.(ant/lea/iss)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5513506/original/057715900_1772016389-Lebaran_Sampah.jpeg)
