JAKARTA, DISWAY.ID - Koordinasi lintas Kementerian, Lembaga eksekutif dan legislatif diperlukan untuk embenahi faktor krusial. Berbagai kendala anggaran dan percepatan infrastruktur dibahas untuk memastikan pemulihan berjalan optimal.
Baik di sektor pendidikan, transportasi, perumahan, hingga desa didorong bergerak simultan agar akses dan layanan publik cepat pulih.
BACA JUGA:Ketua BEM UGM Tiyo Kena Teror Usai Kritik Presiden Prabowo, Adian Napitupulu Buka Suara
BACA JUGA:Pengeras Suara Masjid Kembali Tuai Polemik, Kemenag Tegaskan Aturan dan Pedoman Resmi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kondisi pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Sumatera yang dinilai belum sepenuhnya normal. Ia mengungkapkan, saat ini hanya beberapa kabupaten/kota yang masih membutuhkan bantuan, namun status tersebut perlu didalami lebih lanjut, khususnya terkait indikator pemulihan yang digunakan.
“Pendidikan hanya di beberapa kabupaten kota saja yang masih membutuhkan bantuan pascabencana di Sumatera. Artinya masih terdampak. Nah, jadi kami merasa ada satu ke penasaran dan memohon izin pendalaman terkait indikator pemulihan ini,” ujar Hetifah, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurutnya, meski kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan, kondisi di lapangan belum sepenuhnya ideal.
Di sejumlah daerah, proses pembelajaran masih dilakukan di tenda dengan kondisi panas, sehingga siswa tidak dapat mengikuti jam pelajaran secara optimal seperti sebelumnya. Sebagian sekolah juga masih menumpang di fasilitas lain.
Meski sejumlah indikator pemulihan telah menunjukkan perbaikan namun beberapa sektor seperti pendidikan masih menghadapi tantangan. Ia menambahkan, dari total 4.852 sekolah terdampak, baru sekitar 33 persen yang masuk tahap perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi.
BACA JUGA:BPKN RI Soroti Rencana Pembebasan Label Halal Produk AS, Tetap Patuhi UU Perlindungan Konsumen
Artinya, percepatan realisasi anggaran dan eksekusi program menjadi kunci.
“Kami berharap ini bisa segera dilaksanakan dan ini juga sangat tergantung kepada anggaran. Tentunya kementerian ingin segera dan menggunakan sementara ini anggaran reguler,” tegasnya.
Sementara itu Kementerian PPN/Bappenas berupaya melakukan pendekatan terintegrasi melalui merumuskan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera).
Dengan begitu, tanggap bencana bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan Indonesia lebih siap menghadapi risiko serupa di masa depan.
BACA JUGA:Isu Mutasi Dokter Piprim, Kemenkes Sebut Wamen Sekadar Minta Penjelasan
- 1
- 2
- »
