Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mendukung realisasi program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tito meminta kepala daerah memanfaatkan program tersebut sebagai peluang untuk membantu masyarakat.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” kata Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa inisiatif tersebut merupakan program bersama karena melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, program tersebut juga bertujuan agar rakyat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Tito menegaskan, Kemendagri berkomitmen terus mendukung implementasi program tersebut, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” ucapnya.
Ia menyebut program tersebut perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya. Secara rinci, langkah yang dapat dilaksanakan Pemda yakni melakukan sosialisasi program tersebut secara masif. Selain itu, Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai,” ujarnya.
Sebaliknya, untuk daerah yang MPP-nya belum optimal dinilai akan menghambat realisasi program tiga juta rumah. Pasalnya, masyarakat yang akan mengakses program tersebut harus melewati perizinan yang panjang dan berliku sehingga pelaksanaannya tidak berjalan efektif.
Ia kembali meminta kepala daerah untuk bersama-sama mendukung program tersebut guna mengatasi persoalan perumahan di daerah masing-masing.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru,” tuturnya.
Editor: Redaksi TVRINews
