Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014, Marty Natalegawa menilai bahwa pemerintah Indonesia harus menetapkan mandat yang jelas terkait pengerahan 8 ribu militer Indonesia untuk tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
“Tentu, mandatnya harus jelas terlebih dulu, apakah mandatnya sebagai peacekeeper, atau perangkat yang lebih aktif misalnya melucuti persenjataan kelompok-kelompok yang ada di Gaza, kalau yang kedua tentunya kadar risikonya berbeda,” kata Marty usai diskusi publik di Jakarta, Rabu.
Marty menilai partisipasi Indonesia di ISF merupakan sesuatu yang cukup di luar kebiasaan, karena biasanya Indonesia mengirim pasukan pemeliharaan melalui payung Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Namun, dirinya meyakini bahwa langkah tersebut merupakan kebijakan yang telah dipikirkan secara seksama oleh pemerintah.
“Saya berkeyakinan bahwasannya pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal seperti ini secara matang insyaAllah,” ucapnya.
Terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Marty menuturkan bahwa dirinya melihat ini dari dua sisi. Pertama, kehadiran BoP secara umum yang menurutnya memiliki cakupan lebih luas dari sekedar masalah Gaza karena Piagam BoP berbicara tentang pembentukannya sebagai suatu organisasi yang menangani berbagai konflik internasional.
“Jadi itu pun perlu disikapi oleh kita bahwa memang itu menjadi pilihan Indonesia, terutama mengingat dalam BoP itu sendiri peranan dari ketuanya sebagai seorang pribadi itu sangat menonjol dan prominent. Jadi, ini sesuatu yang tentunya harus ada kepastian apakah ini demikian posisi Indonesia,” tuturnya.
Kedua, Marty melihat kehadiran BoP dalam kaitan dengan masalah Gaza dan perkembangan di Palestina. Dia mengingatkan bahwa Indonesia menginginkan agar keadaan di Palestina semakin membaik sesuai tujuan utama dalam kerangka solusi dua negara.
Ia pun turut mempertanyakan apakah BoP menjadi satu-satunya modal untuk mencapai perdamaian di Gaza, serta menekankan agar BoP tidak menjadi lembaga yang memiliki tujuan terpisah dari prinsip Dewan Keamanan PBB.
Kendati terdapat keraguan akan peranan BoP, Marty meyakini bahwa Indonesia akan bekerja keras untuk memastikan suara dan visi Indonesia diperhatikan.
“Indonesia lazimnya ketika menjadi anggota di suatu organisasi selalu bukan hanya menjadi anggota yang pasif, tapi juga anggota yang membantu membentuk dan mempengaruhi pembahasan,” katanya.
Baca juga: Indonesia pastikan keamanan personel RI via posisi Wakil Panglima ISF
Baca juga: Menlu: Penunjukan Wakil Komandan ISF tak berkaitan diplomatik Israel
“Tentu, mandatnya harus jelas terlebih dulu, apakah mandatnya sebagai peacekeeper, atau perangkat yang lebih aktif misalnya melucuti persenjataan kelompok-kelompok yang ada di Gaza, kalau yang kedua tentunya kadar risikonya berbeda,” kata Marty usai diskusi publik di Jakarta, Rabu.
Marty menilai partisipasi Indonesia di ISF merupakan sesuatu yang cukup di luar kebiasaan, karena biasanya Indonesia mengirim pasukan pemeliharaan melalui payung Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Namun, dirinya meyakini bahwa langkah tersebut merupakan kebijakan yang telah dipikirkan secara seksama oleh pemerintah.
“Saya berkeyakinan bahwasannya pemerintah sudah mempertimbangkan hal-hal seperti ini secara matang insyaAllah,” ucapnya.
Terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Marty menuturkan bahwa dirinya melihat ini dari dua sisi. Pertama, kehadiran BoP secara umum yang menurutnya memiliki cakupan lebih luas dari sekedar masalah Gaza karena Piagam BoP berbicara tentang pembentukannya sebagai suatu organisasi yang menangani berbagai konflik internasional.
“Jadi itu pun perlu disikapi oleh kita bahwa memang itu menjadi pilihan Indonesia, terutama mengingat dalam BoP itu sendiri peranan dari ketuanya sebagai seorang pribadi itu sangat menonjol dan prominent. Jadi, ini sesuatu yang tentunya harus ada kepastian apakah ini demikian posisi Indonesia,” tuturnya.
Kedua, Marty melihat kehadiran BoP dalam kaitan dengan masalah Gaza dan perkembangan di Palestina. Dia mengingatkan bahwa Indonesia menginginkan agar keadaan di Palestina semakin membaik sesuai tujuan utama dalam kerangka solusi dua negara.
Ia pun turut mempertanyakan apakah BoP menjadi satu-satunya modal untuk mencapai perdamaian di Gaza, serta menekankan agar BoP tidak menjadi lembaga yang memiliki tujuan terpisah dari prinsip Dewan Keamanan PBB.
Kendati terdapat keraguan akan peranan BoP, Marty meyakini bahwa Indonesia akan bekerja keras untuk memastikan suara dan visi Indonesia diperhatikan.
“Indonesia lazimnya ketika menjadi anggota di suatu organisasi selalu bukan hanya menjadi anggota yang pasif, tapi juga anggota yang membantu membentuk dan mempengaruhi pembahasan,” katanya.
Baca juga: Indonesia pastikan keamanan personel RI via posisi Wakil Panglima ISF
Baca juga: Menlu: Penunjukan Wakil Komandan ISF tak berkaitan diplomatik Israel
