Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peresmian proyek rumah subsidi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah telah menetapkan waktu, lokasi, serta target pembangunan yang akan dihadiri langsung Prabowo.
“Bulan Juli, kami sudah mengundang Bapak Presiden untuk hadir di tempatnya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Luthfi, di Batang untuk 62 ribu (rumah),” ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi Program Perumahan antara pemerintah pusat dan daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).
Pada Desember 2026, Prabowo dijadwalkan menghadiri peresmian rumah subsidi di Jawa Timur.
“Kemudian bulan Desember tahun ini, kita akan undang ke Jawa Timur tempatnya Ibu Khofifah, 71 ribu (rumah),” kata dia.
Rekor 2025, Target 350 Ribu Unit di 2026Maruarar menyebut, capaian pembangunan rumah subsidi pada 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Biasanya, realisasi pembangunan berada di kisaran 220 ribu unit per tahun. Namun pada 2025, jumlahnya mencapai 278 ribu unit.
“Tahun lalu adalah rekor sepanjang sejarah, karena biasanya 220 ribu per tahun, tahun lalu 278 ribu. Naik sekitar 50 ribu, terbesar sepanjang sejarah,” jelasnya.
Untuk 2026, pemerintah menaikkan target menjadi 350 ribu unit rumah subsidi. Target tersebut akan dicapai melalui kolaborasi dengan pengembang, perbankan, serta pemerintah daerah, terutama dalam percepatan perizinan.
Maruarar juga menekankan dukungan kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dinilai mempercepat realisasi program.
“Nah itu juga kita akan lakukan, bagaimana 350 ribu tercapai tahun ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo sudah 2 kali menghadiri agenda peresmian rumah subsidi, masing-masing di Bogor sebanyak 26 ribu unit dan di Serang sebanyak 50 ribu unit.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga laju sektor properti nasional.





