jpnn.com, JAKARTA - Bonnie Triyana menyebut anggaran pendidikan di APBN seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan guru dan dosen, ketimbang digunakan buat program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan itu dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).
BACA JUGA: PDIP Buka Data: Rp 223 Triliun Dana MBG Dipastikan Berasal dari Anggaran Pendidikan
Dia mengungkap angggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 223 triliun berasal dari dana pendidikan sebesar Rp769 triliun.
Total anggaran pendidikan Rp769 triliun menjadi mandatory spending 20 persen dari APBN seperti tertuang dalam UUD 1945.
Bonnie mengatakan pengambilan dana MBG dari alokasi pendidikan perlu dicermati secara serius, terutama terkait rasa keadilan.
"Benar bahwa dana MBG ini mengambil dari alokasi dana pendidikan. Namun, harus dicermati dan digarisbawahi, pemberitaan yang juga sempat viral di beberapa media sosial mengenai rasa keadilan dalam praktik pengelolaan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Legislator Dapil I Banten itu kemudian menyinggung polemik pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bakal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, kebijakan terhadap pegawai SPPG mencederai rasa keadilan ketika banyak guru yang telah mengabdi puluhan tahun belum diangkat sebagai P3K.
"Ada di Gowa seorang guru yang baru diangkat P3K, kemudian besok harinya pensiun dan dia menerima upah atas baktinya sebagai guru selama berpuluh-puluh tahun, jauh dari kata layak,” ujarnya.
Menurut Bonnie, kebijakan anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada program baru seperti MBG, melainkan memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen.
Menurut Kepala Badan Sejarah DPP PDIP itu, hampir 40 persen lebih dosen di berbagai perguruan tinggi, masih menerima gaji di bawah Rp3 juta.
"Jadi, apabila efisiensi itu dilakukan, kemudian bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan para pengajar, baik guru maupun dosen, itu salah satu langkah besar yang menjadi pekerjaan rumah di dalam bidang pendidikan,” katanya.
Bonnie mengatakan tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala saja hanya mengantongi Rp900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama puluhan tahun.
"Itu sudah berlangsung selama hampir mungkin 25 tahun, tidak ada perubahan. Ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita,” ujar Bonnie.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur menegaskan pihaknya ingin agar anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional.
"Bagi kami di Komisi X, kami ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera, dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik,” kata Denny. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
