JAKARTA, KOMPAS — TNI AL telah memetakan kebutuhan personel untuk mengawaki kapal induk eks Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi, yang dihibahkan Pemerintah Italia ke Indonesia. Menurut perhitungan, setidaknya dibutuhkan 500 personel untuk mengoperasikan satu unit kapal induk. TNI AL juga dinilai perlu menyiapkan sistem senjata dan armada kapal pengawal yang mumpuni.
Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL (Asops Kasal) Laksamana Muda Yayan Sofiyan dalam webinar bertajuk "Indonesia's Blue Water Transition: Why High-Value ASW/AAW Assets Will Decide Its Credibility" yang diselenggarakan oleh Semar Sentinel Indonesia, Rabu (25/2/2026). Yayan menegaskan, TNI AL telah memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) khusus untuk mengawaki kapal jenis tersebut.
"Untuk pengisian personelnya, ada sekitar 500 pelaut yang harus mengawaki. Mulai sekarang, level perwiranya harus memiliki kompetensi-kompetensi khusus sebagai pengawak dan operator di kapal induk," ujarnya.
Yayan menekankan, proyeksi 500 personel tersebut baru mencakup kru inti kapal. Angka ini belum termasuk personel penerbang maupun sistem aviasi pendukung lainnya. Artinya, kebutuhan total personel bisa berlipat ganda jika kapal beroperasi dengan kekuatan penuh.
Selain itu, TNI AL juga tengah mengevaluasi dan membenahi infrastruktur pangkalan. Sebab, pengoperasian kapal induk menuntut fasilitas sandar dan logistik yang tidak biasa.
Menurut Yayan, dermaga angkatan laut maupun pelabuhan sipil harus disiapkan untuk mampu mendukung fasilitas sandar bagi kapal sekelas Garibaldi. Dukungan logistik dan perbekalan saat kapal bersandar juga menjadi perhatian krusial mengingat besarnya skala operasi.
Langkah pembenahan tersebut sejalan dengan visi TNI AL menuju angkatan laut laut biru (blue water navy) yang mampu memproyeksikan kekuatan di kawasan strategis.
Dosen dari Universitas Pertahanan, Jupriyanto, menyampaikan, pengoperasian kapal induk membawa konsekuensi taktis yang berat. Kapal induk adalah aset bernilai tinggi yang tidak didesain untuk beroperasi sendirian.
Kapal sekelas Garibaldi, lanjut dia, bernilai taktis dan strategis sangat tinggi sehingga membutuhkan sistem pertahanan berlapis. ”Jika kita sudah melengkapi sistemnya, kita tidak boleh kekurangan kapal pengawal (escort),” katanya.
Ia memperingatkan risiko fatal jika kapal induk dikerahkan tanpa pengawalan memadai dari kapal jenis fregat atau perusak yang memiliki kemampuan mumpuni dalam peperangan anti-kapal selam (anti-submarine warfare/ASW) dan anti-serangan udara (anti-air warfare/AAW). Tanpa pagar pertahanan yang kuat, kapal induk justru berpotensi menjadi sasaran empuk bagi persenjataan musuh.
Sementara itu, Senior Editor Antara yang juga Co-Founder Jakarta Defence Society, Ade P Marboen, menyebutkan, perlu ada penyesuaian doktrin dan fungsi jika kapal tersebut diakuisisi. Penggunaanya, lanjut dia, kemungkinan akan diarahkan untuk misi diplomasi tingkat tinggi atau misi kemanusiaan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti potensi pengiriman bantuan ke wilayah konflik seperti Gaza.
Ade juga menyoroti wacana alternatif, yakni memodifikasi fungsi kapal sekelas Garibaldi menjadi kapal induk untuk pesawat nirawak (drone carrier). Opsi itu dinilai rasional untuk menyiasati tingginya biaya operasional dan pemeliharaan jika harus mengangkut pesawat tempur konvensional.
