Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya mempercepat program perumahan nasional pada 2026.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menargetkan serapan anggaran kementeriannya meningkat menjadi 97 persen, setelah pada 2025 realisasi anggaran mencapai 96 persen.
"Hari ini kita rapat koordinasi untuk program perumahan tahun 2026. Tahun lalu serapan kami 96 persen, tahun ini kita targetkan 97 persen. Program-program akan kita genjot mulai bulan Maret," ujar Maruarar kepada wartawan termasuk tvrinews.com di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Maruarar menegaskan, program prioritas utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyerap sekitar 80 persen anggaran PKP atau lebih dari Rp10 triliun.
Target BSPS juga melonjak tajam, dari 45 ribu rumah pada tahun lalu menjadi 400 ribu rumah. Peningkatan ini dilakukan untuk menjawab tantangan masih tingginya jumlah rumah rakyat yang tidak layak huni, yang mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Selain BSPS, pemerintah juga akan mempercepat penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun, serta pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), termasuk sanitasi. Seluruh program tersebut dirancang berjalan paralel sepanjang 2026 guna memastikan dampak langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung dukungan kebijakan pro-rakyat dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat ekosistem perumahan, termasuk penurunan suku bunga kredit yang berdampak langsung pada kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.
"Dengan cara menurunkan bunga 5 persen. Yang sangat dinikmati oleh para ibu-ibu yang banyak berusaha di rumahnya," ucapnya.
Editor: Redaksi TVRINews
