Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menyinggung fenomena childfree yang ramai dibahas masyarakat.
Wihaji mengatakan, pemerintah perlu memberikan solusi agar masyarakat tidak merasa takut membangun keluarga dan memiliki anak.
“Tadi kita bicara tentang bagaimana ada ketakutan beberapa warga kita untuk mempunyai anak sehingga muncul yang kita sebut dengan childfree," kata Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji dalam peresmian kantor UNFPA di Gedung Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (25/2).
Ia mengatakan, perannya sebagai pemimpin adalah memberikan jalan keluar atas ketakutan dan kecemasan masyarakat.
"Dan tentu saya sebagai menteri harus punya jalan keluar memastikan supaya cemas-cemas itu tidak cemas,” ujarnya.
Menurutnya, negara perlu hadir melalui berbagai program konkret yang mendukung keluarga, mulai dari pengasuhan anak hingga jaminan kesejahteraan keluarga.
Ia mencontohkan sejumlah program prioritas Kemendukbangga yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga, di antaranya Taman Asuh Sayang Anak dan berbagai intervensi sosial lainnya
“Salah satunya adalah program-program yang berkenaan dengan Amarsya, Taman Asuh Sayang Anak, bahwa negara hadir,” katanya.
Wihaji menekankan pembangunan keluarga menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Ia meyakini keluarga adalah unit terkecil yang menentukan kualitas negara di masa depan.
“Unit terkecil di sebuah negara itu namanya keluarga. Maka kalau mau memperbaiki negara, pembangunan keluarga menjadi kekuatan inti yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama,” kata Wihaji.
Ia juga menegaskan bahwa kementeriannya mendapat mandat utama untuk menata kependudukan dan memperkuat ketahanan keluarga, yang menurutnya saling berkaitan erat dengan keseimbangan demografi Indonesia.
“Yang diamanahkan kepada saya, dua hal. Satu tentang kependudukan, dua tentang pembangunan keluarga. Inti kependudukan nanti ending-nya adalah stabilitas demografi. Yang kedua, inti pembangunan keluarga adalah ketahanan keluarga," terangnya.
Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, NGO, hingga masyarakat kata Wihaji, diharapkan dapat memperkuat kebijakan keluarga sehingga berbagai kecemasan sosial, termasuk soal memiliki anak, dapat dijawab dengan kebijakan nyata.
