Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini.
Mendagri Tito sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema. Hal itu baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema gotong royong yang didukung oleh pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
"Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).
Selain itu, Tito menjelaskan untuk pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan juga diberikan oleh kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Secara khusus, dia menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi menyediakan huntap bagi masyarakat terdampak.
"Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buda Tzhu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah," ungkapnya.
Senada dengan Tito, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor.
Pemerintah terus memastikan berbagai infrastruktur pendukung pembangunan huntap tersedia, seperti jaringan listrik, air, hingga akses jalan. Dia menegaskan pertemuan tersebut juga mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyediaan huntap.
"Kita masih berupaya untuk supaya (huntap) dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat," tutup Maruarar.
Sebagai informasi tambahan, turut hadir langsung dalam pertemuan tersebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Hadir pula Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy.
(prf/ega)
