REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyampaikan bahwa hasil diplomasi bilateral Indonesia–Amerika Serikat harus dilihat secara utuh, baik dari sisi risiko maupun peluangnya bagi perekonomian nasional.
Menurut Abdul Rahman, dalam setiap kebijakan ekonomi selalu terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
- PM India Narendra Modi Kunjungi Israel, Disambut Netanyahu, Ada Apa?
- Penguatan Toleransi Melalui Fungsi Sosial Rumah Ibadah
- Pakar Unsoed: Opsen PKB Diterapkan Bertahap Biar Masyarakat tak Bergejolak
“Tidak ada kebijakan yang sempurna. Setiap pilihan pasti ada manfaat dan kerugian,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Karena itu, ia menilai kritik terhadap perjanjian dagang merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, sepanjang tetap rasional dan berbasis data. “Menilai perjanjian ini seperti menyerahkan kepala untuk dipenggal itu terlalu hiperbolik,” tegasnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Lebih lanjut, Abdul Rahman menjelaskan bahwa respons cepat pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang ekspor Indonesia. Kebijakan tersebut berpotensi menekan kinerja industri nasional, mengingat Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok dengan kontribusi sekitar 10–12 persen terhadap total ekspor.
Ia menekankan bahwa komoditas yang terdampak bukan sektor kecil, melainkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan karet.
“Indonesia wajar bersikap reaktif terhadap tarif 32 persen, karena dampaknya langsung ke industri manufaktur dan tenaga kerja,” katanya.
Menurutnya, meski bea masuk dibayarkan oleh importir di AS, tekanan harga akan dibebankan kembali ke produsen Indonesia. “Importir AS memang yang bayar bea masuk, tapi mereka bisa menekan harga ke industri kita. Jika tidak kompetitif, mereka akan pindah ke negara lain. Ujungnya, pekerja yang terdampak,” jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah memilih jalur negosiasi. Hasilnya, tarif umum berhasil ditekan menjadi 19 persen dan sebanyak 1.819 komoditas Indonesia memperoleh fasilitas bebas bea masuk, termasuk sawit, kakao, kopi, elektronik, komponen pesawat, tekstil, dan garmen. Abdul Rahman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan tim delegasi ekonomi atas capaian tersebut.
“Setiap satu persen penurunan tarif berarti menyelamatkan industri dan ratusan ribu tenaga kerja,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga menghapus tarif terhadap lebih dari 99 persen produk AS, mencakup sektor pertanian, otomotif, kesehatan, kimia, dan teknologi digital. Abdul Rahman memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya membuka akses pasar secara timbal balik.
“Ini menunjukkan ada niat baik kedua negara untuk sama-sama membuka pasar dan memperoleh keuntungan perdagangan,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa risiko tetap ada, terutama bagi industri yang harus bersaing langsung dengan produk Amerika Serikat.
“Risiko pasti ada, termasuk potensi tekanan pada industri lokal seperti teknologi digital. Tapi secara agregat peluang ekspor dan surplus tetap terbuka,” tegasnya.
Ia mencatat bahwa pada 2025 nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar USD 30 miliar dengan surplus sekitar USD 19 miliar, yang menunjukkan posisi Indonesia masih relatif kuat.
Selain isu tarif, Abdul Rahman juga menyoroti komitmen investasi yang dihasilkan dalam pertemuan bilateral 19 Februari, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Delegasi sektor energi dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Indonesia menerima rencana investasi dari AS sebesar USD 7–9 miliar untuk mendukung hilirisasi pertambangan, termasuk pembangunan tiga smelter, dua pabrik baterai, dan satu fasilitas kendaraan listrik.
Menurutnya, realisasi investasi tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan hingga dua atau tiga kali lipat, dengan prioritas serapan tenaga kerja lokal mencapai 80 persen.
“Jika hilirisasi tercapai, bukan hanya terjadi lompatan industri, tapi target pertumbuhan 8 persen bukan mustahil,” ujarnya.
Sebagai penutup, Abdul Rahman menegaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap PDB relatif terbatas.
“Kuncinya ada di sektor swasta. Investasi harus diperbesar agar ekonomi kita naik kelas,” pungkasnya.
DPP Partai Golkar kata Abdul Rahman melalui Bidang Kebijakan Ekonomi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi perjanjian dagang dan realisasi investasi tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi industri nasional, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
