Jelang Implementasi B50, Aprobi: Jumlah Badan Usaha Biodiesel Bertambah

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) resmi bertambah pada 2026, menandai penguatan struktur industri biodiesel nasional di tengah keberlanjutan mandatori B40. Penambahan ini dinilai memperluas kapasitas distribusi sekaligus memperkuat tata kelola pasokan FAME di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal APROBI Ernest Gunawan mengatakan tambahan satu BU BBN baru menjadi bagian dari penyesuaian alokasi tahun ini yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Selain penambahan pelaku usaha, jumlah titik serah juga meningkat sehingga distribusi makin tersebar.

“BU BBN-nya sudah ada pertambahan satu BU BBN, PT Selago dan juga di mana BU BBN ini kita menyuplai ke 32, di mana yang PSO non-PSO itu ada dua, Pertamina dan PT AKR pastinya. Dan 32 lainnya non-PSO dengan titik serahnya juga bertambah menjadi 85 titik serah,” ujar Ernest di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Pada 2026, alokasi mandatori B40 naik tipis sekitar 30.000 kiloliter (KL) menjadi 15,646 juta KL. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,4 juta KL dialokasikan untuk segmen PSO dan 8,1 juta KL untuk non-PSO. Struktur ini menunjukkan keseimbangan distribusi antara pasar bersubsidi dan komersial tetap dijaga.

Penambahan BU BBN dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan, terutama ketika volume mandatori tetap besar dan distribusi dilakukan melalui puluhan titik serah. Dengan bertambahnya pelaku usaha, risiko gangguan suplai dapat ditekan dan fleksibilitas logistik meningkat.

Adapun, data terakhir terdapat sekitar 32 perusahaan biodiesel di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Total kapasitas terpasang dari 32 perusahaan biodiesel tersebut mencapai 17.14 juta kiloliter atau setara dengan nilai investasi sebesar US$1,78 miliar.

“Di tahun 2025 kita sudah berhasil menjalankan program B40. Yang sebenarnya mungkin banyak dari instansi ataupun pihak luar yang menyatakan kalau ada pemisahan PSO dan non-PSO sepertinya tidak akan berhasil,” terangnya.

Sepanjang 2025, realisasi distribusi biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta KL dari total alokasi 15,616 juta KL atau setara 95,67%. Angka tersebut melampaui parameter keberhasilan yang ditetapkan pemerintah, yakni di atas 95%.

Dengan capaian itu, industri menilai fondasi tata kelola mandatori biodiesel semakin solid. Penambahan BU BBN serta perluasan titik serah menjadi indikator bahwa ekosistem distribusi tidak hanya bertumpu pada satu atau dua entitas besar, melainkan semakin terdiversifikasi.

“Dari total alokasi 15,616 juta KL di tahun 2025 sampai bulan Desember itu terserap distribusi domestik sekitar 14,94, artinya hampir 95,67. Jadi parameter dari pihak EBTKE kalau di atas 95 biasanya itu sudah berhasil,” ujarnya.

Ke depan, penguatan struktur pelaku usaha ini juga menjadi modal penting dalam menghadapi agenda peningkatan campuran biodiesel. Meski 2026 masih berada pada level B40, kesiapan hulu hingga hilir, termasuk kapasitas BU BBN akan menjadi faktor penentu untuk melangkah ke B50.