Marty Natalegawa: Partisipasi RI dalam ISF Mandatnya Harus Jelas, Perdamaian atau Pelucutan Senjata

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa saat menyampaikan pidato kunci dalam Public Discussion on Women, Peace, and Security after 25 Years di Jakarta, Rabu (25/2/2026). (Sumber: Kuntum Riswan/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Eks Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan partisipasi Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian International Stabilization Force (ISF) di Gaza harus berdasarkan mandat yang jelas.

Hal tersebut disampaikan Marty seiring rencana Indonesia mengirimkan 8.000 prajurit TNI sebagai bagian ISF. Menurutnya, mandat pasukan tersebut harus diperjelas apakah sebatas jadi pasukan penjaga perdamaian atau terlibat pelucutan senjata.

"Tentu, mandatnya harus jelas terlebih dulu, apakah mandatnya sebagai peacekeeper atau perangkat yang lebih aktif misalnya melucuti persenjataan kelompok-kelompok yang ada di Gaza. Kalau yang kedua tentunya kadar risikonya berbeda,” kata Marty di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lebih lanjut, Menlu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai partisipasi Indonesia di ISF cukup di luar kebiasaan. Sebab, Indonesia biasanya hanya terlibat dalam misi yang mendapat mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga: Kemlu Tegaskan Keanggotaan Indonesia di BoP Bukan Berarti Melegitimasi Penjajahan Israel

Meskipun demikian, Marty menilai keputusan Indonesia masuk ISF atau Dewan Perdamaian/BoP bentukan Amerika Serikat (AS) telah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, kehadiran BoP secara umum memiliki cakupan lebih luas dari isu perdamaian di Gaza. Sebab, Piagam BoP membicarakan kehadiran organisasi yang menangani berbagai konflik internasional.

“Jadi, itu pun perlu disikapi oleh kita bahwa memang itu menjadi pilihan Indonesia, terutama mengingat dalam BoP itu sendiri peranan dari ketuanya sebagai seorang pribadi itu sangat menonjol dan prominent," ujarnya dikutip dari Antara.

"Jadi, ini sesuatu yang tentunya harus ada kepastian, apakah demikian posisi Indonesia."

Lebih lanjut, Marty mempertanyakan apakah BoP menjadi satu-satunya modal untuk mencapai perdamaian di Gaza. Ia berharap BoP tidak menjadi lembaga dengan tujuan terpisah dari prinsip Dewan Keamanan PBB.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV