Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menggelontorkan anggaran sebesar Rp144 juta perbulan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari skema yang diterapkan pemerintah.
Kaban Dadan menyatakan bahwa jika dihitung pemberian insentif kepada SPPG sekitar Rp6 juta per hari dalam rangka Program MBG.
Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama BGN untuk memastikan program MBG dapat berjalan cepat, efektif, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hingga 24 Februari 2026, BGN mencatat sebanyak 24.000 SPPG telah berdiri dan beroperasi dari Sabang sampai Merauke.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG dilakukan melalui pola kemitraan dengan berbagai pihak. Skema ini dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur layanan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan anggaran negara untuk pembangunan fisik.
“Melalui kemitraan yang kita lakukan, pelaksanaan Program Makan Bergizi menjadi lebih mudah. Saat ini sudah ada 24.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar KabanDadan dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Rabu (26/2/2026).
Menurut BGN, pemberian insentif Rp 6 juta per hari per SPPG justru lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun, mengelola, dan mengoperasikan seluruh fasilitas secara mandiri.
Dengan melibatkan mitra, lanjut dikatakan Kaban Dadan, pemerintah dapat menghemat biaya investasi awal sekaligus mempercepat operasional layanan gizi di berbagai daerah.
“Pendekatan ini juga membuka peluang partisipasi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga komunitas lokal, untuk turut berkontribusi dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi juga gerakan bersama lintas sektor,” ujarnya.
Kaban. Dadan menekankan bahwa faktor waktu menjadi aspek paling krusial dalam implementasi program nasional berskala besar seperti MBG. Menurutnya, percepatan menjadi kunci agar manfaat program segera dirasakan masyarakat luas.
“Konsep “the winning of time” sebagai nilai penting dalam kemitraan. Waktu, kata dia, adalah sumber daya yang tidak dapat diputar kembali. Jika kesempatan terlewat, maka potensi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga akan tertunda,” ucap Kaban Dadan.
Pembangunan SPPG sebagai Langkah Strategis
BGN menilai percepatan pembangunan SPPG sebagai langkah strategis untuk memastikan target nasional pemenuhan gizi dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. Dengan jaringan 24.000 SPPG yang telah tersebar, pemerintah optimistis cakupan layanan makan bergizi akan semakin luas dalam waktu dekat.
Kaban Dadan juga mengingatkan bahwa pentingnya waktu dalam pelaksanaan program telah lama menjadi perhatian, bahkan tercermin dalam berbagai nilai kehidupan. Ia menyinggung makna “Wal ‘Ashr” atau demi waktu, sebagai pengingat bahwa momentum harus dimanfaatkan secara optimal.
Apabila implementasi program tidak dilakukan dengan cepat dan terukur, menurutnya, semua pihak berpotensi mengalami kerugian, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.
Oleh karena itu, dikatakannya insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG dipandang sebagai investasi strategis demi mempercepat pemerataan layanan gizi di Indonesia.
“Dengan skema kemitraan dan dukungan anggaran yang efisien, Program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia ke depan,” tandas Kaban Dadan.
