jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa krisis iklim adalah realitas yang sedang dihadapi dunia, termasuk Indonesia saat ini.
Menurut dia krisis iklim itu sama sekali bukan hoaks seperti wacana global yang saat ini beredar.
BACA JUGA: Kepala BPJPH Bicara soal Permintaan Donald Trump adalah Hoaks
Hal tersebut diungkapkan Eddy Soeprano saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara Diseminasi Penelitian dari CSIS bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah.
“Perubahan iklim bukan hoaks dan bukan pula masalah yang bisa kita tunda penanganannya. Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan global,” kata Eddy.
BACA JUGA: Dorong Transisi Energi, Eddy Soeparno Ungkap Peran Strategis Filantropi
Eddy menambahkan suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui kenaikan 1,5°C dibanding era pra-industri.
Di Indonesia, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa krisis iklim sudah berada di depan pintu.
BACA JUGA: Eddy Soeparno dan Pandawara Group Satu Suara: Saatnya Kolaborasi Atasi Krisis Sampah
“Bencana menjadi tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa. Di saat yang sama bencana juga memberikan tekanan terhadap APBN, stabilitas pangan hingga kebutuhan anggaran fiskal yang besar. Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” lanjut Eddy.
Dia menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga telah memperburuk kualitas udara, bahkan menjadikan Jakarta beberapa kali sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.
“Deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan juga memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon,” lanjutnya.
Terkait transisi energi, Eddy mengingatkan bahwa dunia saat ini belum sepenuhnya memasuki era transisi, melainkan masih berada pada fase energy addition, di mana energi terbarukan tumbuh, tetapi konsumsi energi fosil juga terus meningkat.
Dia mencontohkan Tiongkok yang secara simultan memperluas kapasitas pembangkit batubara sekaligus memimpin dunia dalam pembangunan energi surya dan angin.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi global masih berlangsung secara tidak teratur atau disorderly energy transition,” ujarnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan bahwa tujuan utama transisi energi adalah menciptakan ketahanan energi nasional.
Upaya ini sejalan dengan visi besar mewujudkan ketahanan nasional.
“Di tengah kelimpahan sumber energi, kita masih mengimpor minyak mentah dan LPG. Paradoks energi ini harus kita akhiri. Apalagi di tengah gejolak geopolitik, reliability of supply kini lebih penting daripada sekadar availability of supply,” tegasnya.
Dia menyampaikan DPR RI tengah membahas sejumlah regulasi penting, antara lain RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, revisi UU Migas, penguatan UU Ketenagalistrikan, serta mendorong pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Eddy mengingatkan bahwa upaya penanganan krisis iklim tidak akan berhasil jika dijalankan dalam sistem yang over regulated namun under coordinated.
“Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang harmonis dengan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination sebagai kunci untuk mencegah dampak krisis iklim,” tutupnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir di Musim Kemarau, Eddy Soeparno: Bukti Pola Cuaca Tak Menentu
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
