JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melantik 162 pejabat yang terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, dan 145 Pejabat Pengawas.
Sebanyak 42 orang dilantik secara langsung, sementara sisanya mengikuti pelantikan secara daring.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Kementerian untuk memastikan setiap jemaah haji dan umrah mendapatkan pelayanan terbaik sejak proses pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga kembali ke tanah air.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi dan solutif.
BACA JUGA:Haji Uma Berhasil Pulangkan Warga Aceh Utara Korban TPPO yang Minta Tebusan Rp40 Juta di Kamboja
“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tegasnya dalam acara pelantikan di Jakarta 25 Februari 2026.
Dalam pelantikan tersebut, pejabat pusat yang dilantik antara lain: AA Gunawan, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
Imam Saroni, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN.
Penguatan di sektor keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan sarana dan prasarana pelayanan jemaah berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA:Dukung Gus Yaqut, Ratusan Banser Hadiri Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji di PN Jaksel
Tata kelola anggaran dan aset yang baik akan berdampak langsung pada kualitas fasilitas, kesiapan operasional, serta kelancaran layanan di pusat maupun daerah.
Dalam arahannya, Wamenhaj juga menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” ujar Dahnil.
Ia menegaskan bahwa pelayanan prima tidak hanya diukur dari kecepatan dan kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari bersihnya tata kelola serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja.
BACA JUGA:BULOG Siap Kirim 2.280 Ton Beras Perdana untuk Jamaah Haji 2026
- 1
- 2
- »
