Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang melakukan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, termasuk 1.179 SPPG yang dikelola Polri.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, pengawasan SPPG dimungkinkan supaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai harapan.
Dalam keterangannya, hari ini, Kamis (26/2/2026), di Jakarta, Budi bilang pengawasan bisa dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Tentu terbuka kemungkinan untuk pemantauan SPPG supaya program ini juga bisa optimal memberikan dampak positif atau manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sekarang, KPK sedang menelaah poin-poin yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, menindaklanjuti permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) supaya komisi antirasuah mengawasi seribuan SPPG milik Polri.
“Kami telaah poin atau substansi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan ataupun pengawasan,” katanya.
Lebih lanjut, Juru Bicara KPK mengajak seluruh masyarakat ikut memantau dan mengawasi program-program pemerintah yang anggarannya dari Negara.
Sebelumnya, Selasa (24/2/2026), ICW mendatangi Kantor KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Perwakilan ICW secara khusus meminta Aminudin Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK beserta timnya mengawasi 1.179 SPPG yang dikelola Polri.
ICW khawatir terjadi banyak ketimpangan dalam pengelolaan SPPG melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.
Berdasarkan keterangan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri, Jumat (13/2/2026), Polri siap mengelola 1.179 SPPG.
Dari jumlah tersebut, ada 411 unit yang sudah beroperasi, 162 unit sedang persiapan operasional, 499 unit masih tahap pembangunan, dan 107 unit tahap peletakan batu pertama.
Seperti diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit layanan dan dapur umum yang didirikan untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional, sampai sekarang ada 24 ribuan SPPG yang dibangun melalui skema kerja sama dengan berbagai instansi, dan perorangan.(rid/ipg)
