jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut pemerintah perlu mewaspadai peta politik di tingkat global, termasuk dampak tarif impor dari Amerika Serikat (AS), dalam menjaga kestabilan ekonomi di Tanah Air.
Menurutnya, kewaspadaan perlu diterapkan meski Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan.
BACA JUGA: Trump Labil soal Tarif Impor AS, Indonesia Masih Wait & See
Hal itu disampaikan Dave dalam Seminar Nasional 2026 bertema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global yang diselenggarakan Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Rabu (25/2) kemarin.
"Berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk, dampak tarif impor AS, konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," kata dia.
BACA JUGA: Tarif Impor Trump Otomatis Batal Setelah Ada Putusan Mahkamah Agung AS
Diketahui, acara tersebut menghadirkan beberapa panelis seperti Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (IKAD) di BSKLN Gita Loka Murti dan diplomat Nana Yuliana serta dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic
Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Montratama.
BACA JUGA: AS Berikan Tarif Impor 0 Persen untuk Produk Tekstil dan Garmen Asal Indonesia
Dave menekankan KSSK perlu menguatkan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna memastikan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) terjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi, perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok, serta persaingan atas sumber daya strategis membentuk ulang pola kompetisi global," ujarnya.
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu menyebut kondisi saat ini menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda.
Pertama, kata Dave, dalam menjaga ketahanan domestik, lalu mempertahankan posisi tawar di arena internasional.
Dalam konteks ini, ujar dia, konsep geopolitik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno relevan sebagai kerangka strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.
"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan," ujarnya.
Dave berpendapat stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri.
"Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim investasi yang nyaman, tentu ujungnya menciptakan lapangan kerja," ungkap dia.
Dalam perspektif geopolitik, lanjutnya, situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama, dan aliansi strategis dengan menghormati kedaulatan bangsa lain.
"Ketidakpastian memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun," ujar Dave.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Agung Laksono dalam acara menyebut kepentingan nasional harus dikedepankan dalam membuat kebijakan menjawab kepastian global seperti saat ini.
"Setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apa pun yang terjadi, dalam kepentingan global, tentu kepentingan nasional harus dikedepankan, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barter Tarif Impor AS dengan Derita Rakyat Palestina
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
